Bogor Media KilasNusantara.id
Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa, perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melaksanakan evaluasi uji petik terkait Pendapatan Asli Desa (PAD) dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kegiatan yang berlangsung secara tatap muka ini bertujuan untuk memotret langsung efektivitas pengelolaan unit usaha di tingkat desa serta memastikan administrasi keuangan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Evaluasi ini menjadi penting mengingat BUMDes merupakan pilar utama dalam mendongkrak PAD guna membiayai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.
Poin Utama Evaluasi
Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam pertemuan tersebut antara lain:
Transparansi Keuangan: Peninjauan laporan laba rugi serta kontribusi nyata BUMDes terhadap kas desa.
Legalitas dan Administrasi: Kesiapan dokumen badan hukum dan tata kelola manajerial pengurus BUMDes.
Inovasi Unit Usaha: Pengembangan potensi lokal agar BUMDes tidak hanya sekadar berdiri, namun memiliki daya saing yang berkelanjutan.
Pihak kementerian menekankan bahwa tata kelola yang profesional akan menghindarkan desa dari risiko
Penyalahgunaan anggaran dan memastikan setiap rupiah yang dikelola memberikan dampak bagi kesejahteraan warga.
Melalui uji petik ini, diharapkan pemerintah desa dapat segera melakukan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian teknis, sehingga target pencapaian PAD yang lebih tinggi pada tahun anggaran ini dapat terealisasi dengan maksimal.
Pungksnya
Laporan: Tim Media Kilas Nusantara.id Sutarman
