KOTA CIMAHI, KilasNusantara.id — Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Golkar, H. Nabsun, S.Sos, menghadiri kegiatan FGD Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Cimahi Selatan, Rabu (28/1/2026).
Pada kesempatan tersebut, H. Nabsun mengatakan bahwa pentingnya Musrenbang sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus pemantapan pelayanan publik
Menurutnya, pelaksanaan FGD dan Musrenbang tingkat kecamatan yang digabung tidak menjadi persoalan selama pengaturannya dilakukan secara efektif dan efisien. Ia menilai, penggabungan kegiatan tersebut justru dapat menghemat waktu dan anggaran.
“Digabungnya FGD dan Musrenbang tingkat kecamatan itu tidak masalah. Hanya memang ditambah jam pelaksanaannya, bukan sekaligus dalam satu waktu. Bisa diatur, misalnya ada sesi tertentu yang dihadiri Wali Kota atau wakilnya, atau pada jam lainnya dihadiri oleh saya bersama anggota DPRD,” terang H. Nabsun.
Pola tersebut, lanjut H. Nabsun, dinilai lebih efisien dibandingkan harus melaksanakan kegiatan di hari yang berbeda, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah diterapkan.
“Daripada harus dua hari di waktu yang berbeda, ini lebih efisien. Sekarang semua diarahkan pada penghematan dan pengurangan anggaran,” jelasnya.
H. Nabsun menjelaskan bahwa usulan yang dibahas di tingkat kecamatan merupakan hasil penyaringan dari Musrenbang tingkat kelurahan dan selanjutnya akan difinalisasi di tingkat Pemerintah Kota Cimahi.
“Mayoritas usulan masyarakat saat ini didominasi persoalan banjir, rutilahu, serta infrastruktur jalan lingkungan dan penerangan, Usulan itu sudah dibahas di kelurahan masing-masing, dan finalnya nanti di Pemkot. Dewan akan terus mengawal agar pelaksanaannya tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Khusus untuk wilayah Cimahi Selatan, sebagian besar aspirasi masyarakat 90 persen usulan sudah terakomodasi
Selain infrastruktur, H. Nabsun juga menyoroti sektor pendidikan, khususnya terkait pengelolaan dan keberlangsungan sekolah agar tetap berjalan optimal.
“Jangan sampai sekolah harus berpindah-pindah. Jika bisa dialokasikan dan direalisasikan, tentu ini akan sangat membantu,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia berharap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat terus bersinergi dengan RT dan RW dalam merealisasikan program-program pembangunan yang telah disepakati bersama.
“LPM sebagai lembaga kemasyarakatan punya peran penting. Kalau komunikasi antara RT, RW, LPM, kelurahan, dan kecamatan berjalan baik, saya yakin apa yang sudah disepakati dalam FGD bisa dilaksanakan,” tuturnya.
H. Nabsun menilai Kota Cimahi memiliki potensi dan keunggulan yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain, khususnya dalam upaya mengatasi banjir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus kreatif dan mampu menyelesaikan persoalan ini secara bersama-sama demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.
(Dedi Irawan)
