SD Negeri 78/III Mukai Hilir Disorot, Guru dan Wali Murid Keluhkan Transparansi Dana BOS

KAB. KERINCI, KilasNusantara.id — SD Negeri 78/III Mukai Hilir, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi menjadi sorotan setelah muncul keluhan dari sejumlah guru dan wali murid terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sekolah tersebut tercatat sebagai Sekolah Negeri di bawah Pemerintah Kabupaten Kerinci yang saat ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Ermida.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah guru dan orang tua siswa mempertanyakan transparansi realisasi Dana BOS.

Mereka mengaku masih menemukan kekurangan buku pelajaran yang dibutuhkan siswa, sementara penggunaan anggaran dinilai belum disampaikan secara terbuka kepada warga sekolah.

Selain itu, muncul dugaan adanya sejumlah kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau diduga bersifat fiktif untuk menyesuaikan laporan penggunaan Dana BOS.

Dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang.

“Yang kami harapkan hanya keterbukaan. Anak-anak masih kekurangan buku, sementara Dana BOS setiap tahun tetap ada. Kami ingin mengetahui anggaran itu digunakan untuk apa saja,” ujar salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh beberapa guru yang berharap pengelolaan Dana BOS dilakukan secara transparan sesuai ketentuan, sehingga seluruh kebutuhan belajar siswa dapat terpenuhi.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SD Negeri 78/III Mukai Hilir, Ermida, belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas berbagai keluhan dan dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan akan memuat penjelasan resmi apabila yang bersangkutan memberikan keterangan.

Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci maupun aparat pengawas internal melakukan evaluasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan, sehingga pengelolaan Dana BOS benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. (Red)