PANGANDARAN, KilasNusantara.id – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung pengembangan sektor pariwisata di wilayahnya. Ia meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih serius dalam membenahi akses menuju Pangandaran.
“Infrastruktur adalah kunci utama penggerak ekonomi berbasis wisata. Tanpa akses yang memadai, potensi besar Pangandaran akan sulit tergarap optimal,” ujar Asep.
Menurutnya, infrastruktur jalan yang baik akan mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, termasuk UMKM, perhotelan, dan jasa pariwisata lainnya. “Kalau aksesnya bagus, pariwisata hidup, UMKM berkembang, ekonomi masyarakat bergerak,” tambahnya.
Asep secara khusus menekankan pentingnya percepatan proyek Tol Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap), yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ditargetkan selesai pada 2030. Namun, ia berharap pembangunan jalan tol ini bisa dipercepat.
“Kalau memungkinkan, jangan tunggu sampai 2030. Kami berharap ruas tol ini bisa segera tersambung hingga Cilacap,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Asep juga menyoroti pentingnya penataan wilayah Kalipucang yang direncanakan menjadi titik pintu tol masuk Pangandaran. Ia mendorong agar wilayah tersebut tidak sekadar menjadi jalur lintasan.
“Kalipucang berpotensi menjadi gerbang utama Pangandaran. Harus ada penataan yang baik, seperti rest area dan taman kota, agar wisatawan mendapat kesan positif sejak awal kedatangan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mengawal proyek-proyek strategis. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh koordinasi lintas sektor yang solid.
“Jangan sampai masing-masing berjalan sendiri. Kesamaan visi antarpemangku kepentingan akan mempercepat manfaat pembangunan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Asep menilai, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal fisik, tetapi strategi untuk membuka keterisolasian dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia juga menyampaikan kritik terhadap pola kerja birokrasi yang sering terjebak pada ego sektoral.
“Keindahan alam saja tidak cukup. Dibutuhkan kebijakan nyata yang berpihak pada pembangunan dan keberanian untuk mempercepat realisasi proyek strategis,” pungkasnya.
Sysfarras
