ROKAN HULU – RIAU, Mul.Kilasnusantara.id
Dalam rangka upaya pencegahan Korupsi sesuai Indikator Indeks
Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK
tahun 2025, Pemerintahan Daerah (Pemda) Rokan Hulu (Rohul) ikuti Pembahasan Pedoman
Indikator PKD MCP tahun 2025 secara Virtual bersama 546 Pemda lainnya se-Indonesia
pada Rabu (05/03/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, mengikuti secara virtual Bupati
Rohul Anton, S.T, M.M, Wakil Bupati Rohul H. Syafaruddin Poti, S.H, M.M, Sekda M. Zaki, S.STP, M.Si, Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, Pemkab Rohul serta pihak terkait lainnya. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan MCP KPK yang merupakan program Pusat
Pemantauan Pencegahan melalui aplikasi yang dilaksanakan KPK dan bertujuan untuk
mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daera “Capaian nilai MCP KPK akan menjadi indeks pencegahan korupsi daerah selama
penyelenggaraan pemerintahan berlangsung.”
“Adapun aspek yang dipantau MCP KPK antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan keuangan.” terang Setyo. Ketua KPK juga menyampaikan aspek lainnya adalah pengawasan dan evaluasi, pelaporan
dan transparansi, penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat, penerapan teknologi
informasi, dan pengembangan kapasitas SDM. Menanggapi ini Bupati Rohul melalui Wabup H. Syafaruddin Poti menyampaikan akan
mempercepat upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah serta akan
meningkatkan pengawasan penyelenggaraan. “Mengukur perbaikan tata kelola pemerintahan, mendorong optimalisasi upaya pencegahan
korupsi Sehingga tercipta tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi untuk terciptanya
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kabupaten rohul” tutup Wabup
(Diskominfo Rohul/Mulpulau).
Mul.Kilasnusantara.id
