TAKALAR, KilasNusantara.id — Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mendukung kelancaran operasional pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, setiap penggunaan dana tersebut harus dilakukan dengan transparan dan dipublikasikan kepada publik, khususnya masyarakat setempat maupun penggiat Aktifis.
Pada umumnya, sekolah-sekolah yang menerima dana BOS diwajibkan untuk memasang papan transparansi yang mencantumkan rincian penggunaan anggaran tersebut. Papan ini biasanya ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, sebagai bentuk akuntabilitas dari pengelolaan dana BOS.
Namun, berbeda halnya dengan SDN No. 160 Inpres Bontolebang yang terletak di Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Takalar. Sekolah yang dipimpin oleh Safar Salam, S.Pd., tersebut diduga tidak mematuhi ketentuan yang berlaku terkait transparansi pengelolaan Dana BOS. Berdasarkan pantauan awak media selama tiga tahun terakhir, tidak pernah terlihat adanya papan transparansi yang mencantumkan penggunaan Dana BOS di dinding sekolah.
Padahal, keberadaan papan transparansi sangat penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dan orang tua murid tentang bagaimana dana BOS digunakan. Hal ini juga menjadi bentuk akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah penerima dana tersebut. Transparansi dalam penggunaan dana ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan se ygsuai dengan peruntukannya.
Penggunaan dana BOS yang tidak transparan tentu menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diharapkan pihak sekolah dapat segera memperbaiki dan memenuhi kewajibannya untuk memasang papan transparansi penggunaan Dana BOS. Dengan langkah tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan akan semakin meningkat dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih terbuka dan akuntabel.
Sementara kepala Sekolah saat di konfirmasi Rabu(19/2/2025) di ruang kerjanya mengatakan terkait papan transportasi dirinya sudah membuat tapi karena banjir papan transparansi rusak.
“Sebenarnya adaji papan transparansi di buat tapi karena bencana banjir papan tersebut rusak dan sementara di pesan papan transparansinya ” ujar Safar Salam.
(Jufri Kulle)
