CIAMIS, KilasNusantara.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.dalam mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045, tak hanya diproyeksikan sebagai investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa.
Melalui keberadaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini dinilai membuka peluang kerja bagi warga sekitar sekaligus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menanggapi pernyataan Kepala Desa Cibadak, Margo, saat peresmian SPPG Banjarsari Cibadak 3 pada Sabtu (16/5/2026), pihak SPPG Banjarsari Cibadak 2 menegaskan bahwa mereka telah lebih dulu menjalin kerja sama dengan BUMDes maupun pelaku UMKM lokal.
Sebelumnya, dalam salah satu pemberitaan media online, Kepala Desa Cibadak menyampaikan pernyataan bahwa dua dapur MBG yang telah beroperasi di wilayah tersebut dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM.
Pernyataan tersebut memicu respons dari Hendris, selaku Pengawas Keuangan SPPG Banjarsari Cibadak 2. Ia menilai narasi tersebut perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi opini yang menyesatkan publik.
> “Hal ini perlu saya tanggapi dan luruskan agar tidak berkembang liar, menimbulkan konflik, fitnah, maupun menyerang kehormatan SPPG,” ujar Hendris kepada awak media.
Menurutnya, SPPG Cibadak 2 sejak awal telah melibatkan pelaku usaha lokal dalam pengadaan bahan baku makanan.
Ia menjelaskan, kebutuhan operasional dapur selama ini dipasok oleh sejumlah UMKM dan warga Desa Cibadak, mulai dari pemasok daging sapi, ayam, telur, produk olahan roti dan abon, hingga bumbu masakan.
“Daging sapi kami ambil dari Bama, ayam dari Supri warga Dusun Cibeureum, telur dari Eva, olahan roti dan abon dari pelaku usaha di Dusun Wanayasa, serta bumbu masak dari Makmur Dusun Mekarsari. Bahkan sebagian kebutuhan bumbu juga kami salurkan melalui BUMDes. Jadi kurang tepat jika dikatakan tidak ada manfaatnya,” tegas Hendris.
Ia menambahkan, dari total 12 supplier yang bekerja sama dengan SPPG Cibadak 2, sekitar 80 persen merupakan penyedia bahan baku asal Desa Cibadak.
“Kami justru sangat terbuka dan mendorong UMKM lokal agar berkembang, sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat setempat,” katanya.
Pada Senin (18/5/2026), Hendris bersama jajaran SPPG Cibadak 2 mendatangi Kantor Desa Cibadak untuk melakukan klarifikasi langsung kepada Kepala Desa. Pertemuan tersebut turut dihadiri Babinsa Koramil Banjarsari, Totok, serta sejumlah awak media.
Dalam kesempatan itu, Hendris menyebut langkah tersebut sebagai upaya tabayun dan membangun komunikasi yang lebih baik.
“Kalaupun ada kekurangan dari kami, tentu akan kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cibadak, Margo, menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang muncul akibat pernyataannya.
Ia mengaku pernyataan tersebut terlontar secara spontan saat diwawancarai di sela peresmian SPPG Cibadak 3, tanpa memperkirakan akan memicu kesalahpahaman.
“Saya mohon maaf atas kejadian ini. Saat itu situasinya spontan dan saya tidak berpikir akan berdampak seperti sekarang,” ungkap Margo.
Ia menjelaskan, pemerintah desa sebelumnya telah menghimpun aspirasi dari sekitar 60 pelaku UMKM setempat untuk kemudian difasilitasi melalui BUMDes. Namun, keterbatasan modal membuat baru empat UMKM yang sejauh ini dapat terakomodasi.
“Ada UMKM olahan tahu-tempe di Dusun Wanayasa yang masih belum terfasilitasi. Dari sekitar 60 UMKM, baru empat yang bisa kami bantu,” jelasnya.
Babinsa Koramil Banjarsari, Totok, yang hadir dalam pertemuan tersebut menilai persoalan telah selesai secara kekeluargaan.
“Pak Kuwu sudah menyampaikan permohonan maaf, pihak SPPG juga sudah memberikan klarifikasi. Kedua belah pihak saling memahami dan memaafkan. Saya anggap persoalan ini sudah clear,” pungkasnya.
Sysfarras
