KOTA CIMAHI, KilasNusantara.id — Wali Kota Ngatiyana menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun 2026 saat menghadiri entry meeting di Aula Kantor Kecamatan Cimahi Utara, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Kejaksaan Negeri Cimahi, Inspektorat, Camat Cimahi Utara, para lurah, 87 kelompok masyarakat (Pokmas), RW, konsultan, hingga penyedia material yang akan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Ngatiyana menyebut PPM menjadi salah satu program strategis daerah yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan Kota Cimahi melalui keterlibatan langsung masyarakat.
Menurutnya, konsep utama program tersebut bukan hanya soal besaran anggaran, melainkan membangun semangat gotong royong dan swadaya warga dalam memperbaiki lingkungan masing-masing.
“PPM ini lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat. Pemerintah hanya menyiapkan stimulan agar pembangunan bisa bergerak lebih cepat dengan dukungan warga,” ujarnya.
Ia menilai anggaran yang diberikan pemerintah merupakan pemicu agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan pembangunan di lingkungannya. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga kepercayaan pemerintah dengan melaksanakan program secara jujur dan sesuai aturan.
Ngatiyana juga mengingatkan agar tidak ada permainan kualitas material maupun intervensi yang dapat merugikan masyarakat. Ia meminta penyedia material tetap berpegang pada spesifikasi dan standar harga yang telah ditentukan.
“Kalau kualitasnya sudah ditetapkan, jangan dikurangi. Jangan ada yang bermain. Dana ini uang rakyat, jadi hasilnya juga harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain pengawasan fisik pembangunan, ia menyoroti pentingnya tertib administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, laporan administrasi dan hasil pekerjaan di lapangan harus berjalan selaras agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Administrasi harus baik, pekerjaan di lapangan juga harus baik. Jangan sampai laporan bagus tetapi hasil pekerjaannya tidak sesuai,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ngatiyana meminta pembangunan drainase, saluran air, dan infrastruktur penanganan banjir menjadi prioritas utama PPM 2026. Ia menilai persoalan banjir masih menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai wilayah Kota Cimahi saat hujan deras turun.
Karena itu, ia meminta seluruh Pokmas, RW, dan unsur pemerintah terus menjalin komunikasi selama proses pelaksanaan kegiatan berlangsung agar tidak terjadi pelanggaran maupun kesalahan teknis di lapangan.
Menurut Ngatiyana, keberhasilan pelaksanaan PPM tahun ini akan menjadi salah satu penentu keberlanjutan program serupa pada tahun-tahun berikutnya.
“Kalau pelaksanaannya baik, tertib, dan tidak ada pelanggaran, tentu kepercayaan pemerintah untuk melanjutkan program ini akan semakin besar,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut Camat Cimahi Utara bersama para lurah menandatangani fakta integritas pelaksanaan Program PPM 2026 disaksikan walikota,Kejari Cimahi dan para ketua RW serta RT.
(Dedi Irawan)
