Bengkulu, KilasNusantara.id – Gelombang protes masyarakat Bengkulu terus memanas menyusul maraknya penyebaran informasi di media sosial mengenai dugaan terjadinya kasus perselingkuhan yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Nama yang paling banyak disorot dan disebut-sebut dalam unggahan warga adalah diduga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu. Bahkan,isu dan konten terkait kasus ini diketahui sudah menyebar luas hingga ke kancah internasional,sehingga semakin memperburuk citra pemerintahan daerah di mata publik maupun dunia luar.
Merasa geram dan tidak terima nama baik daerah serta instansi pemerintah dicemarkan,ratusan warga yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan pun menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Gubernur Bengkulu,Rabu pagi ini.Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan keras agar Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan,segera mengambil tindakan tegas berupa pencopotan jabatan terhadap pejabat yang bersangkutan,13/Mei/2026,
Dalam orasi-orasi yang disampaikan,Ketua Aksi atau orator menegaskan sikap tegas masyarakat dan menyampaikan secara langsung tuntutan utama massa kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu.Menurutnya,perbuatan yang diduga dilakukan pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik instansi pemerintah, melanggar norma kesusilaan, agama,serta etika jabatan,sehingga pejabat tersebut sudah tidak lagi layak memegang amanah publik.
“Kami meminta Gubernur Bengkulu bertindak tegas.Copot segera Kadis PUPR! Jangan biarkan pejabat yang terlibat skandal merusak citra pemerintah,apalagi isu ini sudah menyebar sampai ke luar negeri,malu kita semua,”tegas Ketua Orasi di hadapan massa.Ia juga memberikan peringatan keras, jika hingga batas waktu yang ditentukan tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan atau respon serius,masyarakat berjanji akan kembali menggelar aksi damai dalam waktu dekat dengan jumlah massa yang jauh lebih besar dan lebih masif.
Massa demonstran mengaku diduga memiliki bukti-bukti nyata yang lengkap terkait dugaan kasus tersebut,mulai dari rekaman video kejadian,kronologi dugaan penggerebekan,hingga dokumen dan keterangan lain yang mendukung.Semua bukti ini,kata mereka,siap diserahkan dan ditunjukkan kepada pihak berwenang demi membuktikan kebenaran informasi yang beredar.
Selain pemecatan,masyarakat juga menuntut agar Pemerintah Provinsi Bengkulu,segera membentuk tim khusus atau tim pengusut independen.Tim ini diharapkan bekerja secara transparan,objektif,dan profesional untuk meneliti serta membuktikan kebenaran dugaan tersebut, Tujuannya agar kasus ini menjadi terang benderang,tidak ada yang ditutup-tutupi,dan masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya.
“Kami berharap Gubernur mendengarkan aspirasi rakyat. Jangan sampai Gubernur Bengkulu hanya diam saja,berpangku tangan, atau bahkan seolah-olah menutupi dugaan kesalahan pejabatnya sendiri.Kami ingin keadilan, kami ingin ketegasan,dan kami ingin kasus ini selesai dengan jelas sesuai aturan hukum yang berlaku,”tambah perwakilan massa.
Setelah berorasi sejak pagi hari, pihak keamanan akhirnya memberikan izin kepada perwakilan massa yang berjumlah sekitar 10 orang untuk masuk ke dalam kompleks kantor gubernur guna menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada pihak pemerintah provinsi. Namun,tujuan utama massa untuk bertatap muka langsung dengan Gubernur Helmi Hasan tidak tercapai.Berdasarkan informasi yang diterima perwakilan massa di dalam,Gubernur dikabarkan sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.
Kekecewaan massa semakin bertambah lantaran Wakil Gubernur pun tidak dapat menemui mereka.Salah satu orator menyuarakan kekesalannya dengan menyebutkan dugaan bahwa Wakil Gubernur masih beristirahat sehingga tidak dapat menemui rakyat yang sedang menuntut keadilan di depan kantornya.
Meskipun gagal bertemu pimpinan tertinggi daerah,delegasi massa sempat ditemui oleh jajaran staf ahli atau asisten yang mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut,pihak Pemprov menyatakan akan menindaklanjuti seluruh poin tuntutan yang disampaikan masyarakat serta berjanji akan memberikan jawaban resmi dan kepastian tindakan dalam waktu dekat.
Menanggapi hal itu,perwakilan massa menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas.”Kami menunggu kepastian tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi Bengkulu,terkhusus keputusan tegas dari Bapak Gubernur Helmi Hasan.Kami ingin ada kejelasan, apakah tuntutan kami dipenuhi atau tidak,”ucapnya saat keluar dari gedung kantor Gubernur.
Memasuki siang hari,seluruh peserta demonstrasi akhirnya sepakat untuk membubarkan diri secara tertib dan damai.Sebagai penutup rangkaian aksi,salah satu anggota organisasi atau perwakilan massa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran kepolisian dan aparat keamanan yang telah mengamankan jalannya unjuk rasa sehingga berjalan lancar,aman,dan kondusif tanpa ada gangguan maupun insiden keributan sedikit pun.
Ia juga turut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak,termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat luas,apabila selama proses penyampaian aspirasi maupun saat berorasi terdapat kata-kata, ucapan,atau tindakan yang kurang berkenan,menyakiti hati,atau dianggap melanggar aturan.
“Kami ucapkan terima kasih banyak atas pengamanannya. Dan jika ada kata-kata yang salah,ada ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya.Tujuan kami hanya menyampaikan aspirasi demi kebaikan bersama, memulihkan nama baik daerah,serta menjaga marwah pemerintahan Bengkulu agar tidak semakin buruk citranya,”tutup perwakilan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan publik dan Masyarakat Bengkulu, masih menunggu langkah nyata serta keputusan resmi dari Gubernur Helmi Hasan terkait nasib pejabat yang diduga terlibat dalam skandal perselingkuhan yang telah menggema hingga ke kancah internasional tersebut, Belum ada tanggapan resmi maupun klarifikasi langsung dari Kadis PUPRD Provinsi Bengkulu terkait tuduhan yang disampaikan oleh masyarakat.
Pewarta : Red Bengkulu,
