Medan media kilas Nusantara.id
Pelaksanaan kegiatan peningkatan struktur Jalan Provinsi Ruas Perbaungan–Pantai Cermin pada UPTD Bina Marga Kota Tebing Tinggi, Dinas PUPR/BMBKCK Provinsi Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menemukan adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.115.633.470,65.
Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil pemeriksaan BPK terhadap pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2025.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh sejumlah media online, pekerjaan peningkatan struktur jalan tersebut dilaksanakan oleh CV BCM berdasarkan:
1. Nomor kontrak: 602/1686/UPTD.PUPR.TT/XX/2025.
2. Tanggal kontrak: 10 September 2025.
3. Nilai kontrak: Rp11.014.576.000,00.
4. Nomor SPMK: 602/1687/UPTD.PUPR.TT/XX/2025.
5. Tanggal SPMK: 10 September 2025.
6. Masa pelaksanaan: 106 hari kalender, terhitung sejak 10 September sampai dengan 24 Desember 2025.
Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap dokumen kontrak, back-up data, pemeriksaan fisik di lapangan bersama PPK, PPTK, penyedia jasa, pengawas lapangan, staf Inspektorat, serta hasil pengujian laboratorium Politeknik Negeri Medan, ditemukan adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.
Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.115.633.470,65.
RINCIAN TEMUAN BPK
Adapun rincian kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan tersebut meliputi:
1. Divisi 5 – Perkerasan Berbutir
– Lapis Pondasi Agregat Kelas A: Rp165.175.019,08.
2. Divisi 6 – Perkerasan Aspal
– Laston Lapis Aus (AC-WC): Rp433.828.925,88.
– Laston Lapis Antara (AC-BC): Rp344.647.470,41.
– Bahan Anti Pengelupasan: Rp3.467.974,50.
3. Divisi 7 – Struktur
– Beton fc’15: Rp168.514.080,78.
Dengan demikian, total nilai kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran mencapai Rp1.115.633.470,65.
PENGAMAT: SEJUMLAH REGULASI HARUS MENJADI PERHATIAN
Menanggapi temuan tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, S.H., CCFA, dalam siaran persnya kepada sejumlah media, Senin (9/11/2026), dari ruang kerjanya di Medan, menyampaikan bahwa temuan BPK tersebut perlu ditelaah lebih jauh dari perspektif hukum administrasi pemerintahan, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Ratama, terdapat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk dijadikan dasar evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Khususnya Pasal 1 angka 3 yang memberikan definisi mengenai maladministrasi, termasuk perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kelalaian, atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan lebih lanjut membuktikan adanya kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum oleh penyelenggara pemerintahan yang memenuhi unsur maladministrasi, maka persoalan tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan Ombudsman RI.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ketentuan ini perlu diperhatikan dalam konteks kewajiban penyelenggara pemerintahan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, transparan, dan akuntabel.
Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan provinsi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf i yang mengatur tugas PPK untuk menginput e-Kontrak dan mengendalikan kontrak.
Ketentuan tersebut relevan untuk menilai bagaimana pengendalian kontrak dilaksanakan, termasuk pengawasan terhadap kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan pembayaran.
4. Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Ketentuan mengenai jenis kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk kontrak harga satuan dan ketentuan pembayaran berdasarkan realisasi pekerjaan, perlu diperhatikan sesuai jenis kontrak yang digunakan dalam pekerjaan tersebut.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ketentuan ini menjadi salah satu pedoman dalam menilai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pembayaran, serta pengelolaan keuangan daerah.
6. Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi 2.
Ketentuan teknis ini menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, termasuk persyaratan mutu, pengukuran, volume pekerjaan, serta dasar pembayaran masing-masing item pekerjaan sepanjang diberlakukan dalam dokumen kontrak.
Ratama menilai bahwa seluruh ketentuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui apakah terdapat kelalaian, pengabaian kewajiban, ataupun pelanggaran terhadap tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan pekerjaan.
UPTD BINA MARGA: SUDAH DICICIL
Lebih lanjut, Ratama menyoroti pernyataan Kepala UPTD Bina Marga Tebing Tinggi, Hasmar Batubara, yang disampaikan melalui reporter media sekitar September 2026.
Dalam pernyataan tersebut, Kepala UPTD menyampaikan bahwa pihak penyedia jasa atau kontraktor telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran dengan cara mencicil.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima dalam pemberitaan tersebut, belum disampaikan secara terbuka nomor Surat Tanda Setoran (STS), jumlah nominal yang telah dikembalikan, maupun bukti penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Ratama, persoalan pengembalian kelebihan pembayaran tidak cukup hanya dijelaskan melalui pernyataan bahwa pihak kontraktor telah melakukan pembayaran secara mencicil.
Harus ada bukti administrasi yang dapat diverifikasi, antara lain nomor STS, tanggal penyetoran, nominal yang telah disetorkan, serta rekening tujuan penyetoran.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengembalian tersebut benar-benar telah masuk ke kas daerah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.
TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK DIPERTANYAKAN
Ratama menegaskan bahwa temuan BPK dengan nilai lebih dari Rp1,1 miliar tersebut bukan persoalan kecil yang dapat diselesaikan hanya melalui pernyataan lisan.
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, termasuk berapa jumlah yang telah dikembalikan, berapa sisa kewajiban yang belum disetorkan, dan bagaimana mekanisme penyelesaian kelebihan pembayaran tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau daerah tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban hukum apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Oleh karena itu, pihak UPTD Bina Marga Tebing Tinggi dan pejabat terkait di lingkungan Dinas PUPR/BMBKCK Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan disertai bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Publik tidak cukup hanya diberikan informasi bahwa kelebihan pembayaran sudah dicicil. Harus jelas berapa nominal yang sudah disetorkan, kapan disetorkan, dan mana bukti setor ke kas daerah. Transparansi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan,” tegas Ratama.
Ia berharap Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan aparat pengawasan maupun penegak hukum sesuai kewenangannya dapat memastikan tindak lanjut temuan tersebut berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebab, setiap rupiah uang negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek kualitas pekerjaan, ketepatan pembayaran, maupun manfaatnya bagi masyarakat. (Sutarman)
