PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) melalui terobosan baru bernama Transkrip ASN. Program yang diinisiasi Inspektorat tersebut menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Peluncuran sistem kendali konflik kepentingan ini berlangsung di Aula Pendopo Bupati Pangandaran, Senin (9/11/2026), dan mendapat perhatian langsung dari Bupati Pangandaran, Hj. Citra Pitriyami, S.H.
Dalam kesempatan tersebut, Citra menegaskan bahwa setiap ASN harus memiliki kehati-hatian dalam menjalankan tugas, mengambil keputusan, maupun merumuskan kebijakan pemerintahan.
Menurutnya, upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penindakan setelah terjadi pelanggaran. Dengan pengawasan sejak dini, potensi penyimpangan administrasi maupun tindakan yang berujung pada persoalan hukum diharapkan dapat diminimalkan.
“Mencegah keburukan jauh lebih mulia daripada sekadar menindak pelakunya,” tegas Citra.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat dan ASN agar tidak mengambil keputusan secara gegabah, terutama apabila menemukan prosedur administrasi yang tidak lazim atau berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Citra meminta setiap aparatur membangun komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum mengambil langkah strategis yang berisiko menimbulkan persoalan hukum.
“Segera sampaikan apabila menemukan kejanggalan administrasi. Jangan mengambil langkah sendiri. Selalu berkonsultasi dengan tim Inspektorat,” pesannya.
Citra Prihatin Banyak Kepala Daerah Terjerat OTT KPK
Di sisi lain, Bupati Citra Pitriyami mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi hingga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, berbagai kasus yang menjerat pimpinan daerah tersebut harus menjadi peringatan serius bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk jajaran Pemkab Pangandaran.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan dan kewenangan pemerintahan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Citra mengaku prihatin melihat sejumlah kepala daerah yang terjerat persoalan hukum. Karena itu, ia tidak ingin kejadian serupa terjadi di Kabupaten Pangandaran.
Sebelumnya, Pangandaran telah melewati evaluasi lanjutan KPK sebagai salah satu daerah di Jawa Barat. Namun, capaian tersebut menurutnya bukan alasan bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk berpuas diri.
Ia menegaskan, lolos dari evaluasi bukan berarti birokrasi telah sepenuhnya terbebas dari potensi korupsi maupun penyalahgunaan anggaran.
“Pada intinya, kita belum seratus persen bersih. Oleh sebab itu, kita wajib terus menjaga sistem agar terbebas dari praktik curang,” pungkasnya.
Melalui peluncuran Transkrip ASN, Pemkab Pangandaran berharap pengawasan internal semakin kuat, budaya konsultasi birokrasi semakin terbentuk, serta seluruh ASN mampu menjalankan tugas secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Sysfarras
