BOGOR – Kilasnusantara.id
Di tengah gemerlap pembangunan infrastruktur dan proyek strategis Dayeuh Pajajaran yang menelan anggaran ratusan juta rupiah, realitas pahit menghampiri seorang perempuan lanjut usia (lansia) di Kabupaten Bogor. Alih-alih merasakan dampak positif pembangunan, ia justru harus berjuang bertahan hidup di sebuah rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan dan terancam roboh kapan saja.
Seorang lansia berstatus janda terpaksa menjalani kesehariannya di hunian yang tidak layak huni. Bangunan kayu tempat tinggalnya terlihat lapuk, struktur rumah miring, dan atap bocor di berbagai titik. Setiap kali hujan turun, air menggenangi lantai rumah, memaksa penghuninya menyiapkan ember dan bak mandi untuk menampung tetesan air dari atap.
Korban utama adalah seorang perempuan lansia janda yang tinggal sendirian. Di sisi lain, ada Pemerintah Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, hingga Pemerintah Kabupaten Bogor yang disebut belum memberikan tindak lanjut nyata atas pengajuan bantuan bedah rumah warga tersebut.
Kejadian ini berlangsung di Kampung Cigulingan, RT 03/08, Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini berada tak jauh dari area pengembangan infrastruktur besar yang sedang digencarkan oleh pemerintah daerah.
Kondisi memprihatinkan ini terpantau pada Sabtu, 7 November 2026. Namun, akar masalahnya sudah berlangsung lama, di mana pengajuan bantuan program bedah rumah disebutkan telah diajukan sejak tahun 2024—dua tahun sebelum laporan ini dibuat—namun belum juga terealisasi.
Ironi ini muncul akibat lambatnya respons birokrasi terhadap warga miskin dan rentan. Meskipun anggaran daerah mengalir deras untuk proyek-proyek megah seperti Dayeuh Pajajaran, perhatian terhadap kesejahteraan sosial warga kecil, khususnya lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, tampak terabaikan. Lansia tersebut tidak memiliki kemampuan finansial untuk memperbaiki rumahnya sendiri, sehingga sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah.
Hingga November 2026, belum ada kejelasan status pengajuan bantuan yang telah diserahkan sejak dua tahun lalu. Warga hanya bisa pasrah menunggu sambil menghadapi ancaman keselamatan setiap hari.
Melihat urgensi kondisi tersebut, diperlukan tindakan cepat dari pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk:
1. Melakukan pengecekan dan verifikasi langsung ke lokasi.
2. Mempercepat proses penyaluran bantuan bedah rumah atau relokasi darurat jika diperlukan.
3. Memberikan transparansi kepada publik mengenai mengapa bantuan yang diajukan sejak 2024 belum juga terealisasi.
Pembangunan sejati bukan hanya diukur dari kemegahan infrastruktur fisik, tetapi juga dari seberapa peduli pemerintah hadir melindungi warganya yang paling rentan. Kasus di Desa Buanajaya ini menjadi pengingat keras bahwa keadilan sosial harus menjadi prioritas setara dengan pembangunan ekonomi.
Dari Bogor Aseh jurnalis Nasional melaporkan.
