**CIANJUR,** Kilasnusantara.id — Gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Digital 2026 di Kabupaten Cianjur, yang melibatkan 47 desa pada awal November lalu, kini diwarnai isu tak sedap. Pasca-rekapitulasi dan penetapan hasil suara, beredar kabar mengenai dugaan adanya komitmen *fee* atau imbalan dari vendor pelaksana teknologi digital kepada sejumlah oknum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur.
Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan aktivis transparansi publik, pengadaan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras pendukung Pilkades digital—yang bernilai miliaran rupiah—diduga disusupi kesepakatan informal. Pihak
Aktivis pengawas anggaran daerah menyoroti ironi dalam penerapan teknologi ini. Sejatinya, digitalisasi Pilkades bertujuan untuk efisiensi anggaran dan peningkatan akuntabilitas. Namun, jika dugaan aliran dana dari vendor terbukti benar, maka esensi modernisasi tata kelola demokrasi tingkat desa justru tercemar.
“Tujuan utama sistem digital ini adalah efisiensi dan transparansi. Jangan sampai di balik penghematan kertas dan alat coblos manual, justru terjadi praktik ‘pengkondisian’ vendor yang merugikan keuangan publik,” ujar seorang pengamat kebijakan publik daerah yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pengamat tersebut mendesak aparat penegak hukum (APH) serta Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur untuk tidak tinggal diam. Ia menyerukan segera dilakukannya audit investigatif terhadap proses pengadaan barang dan jasa pelaksanaan Pilkades Digital 2026 guna membuktikan kebenaran isu tersebut.
Menanggapi isu dugaan komitmen fee tersebut, pihak DPMD Kabupaten Cianjur membantah keras tuduhan yang beredar. Perwakilan dinas menegaskan bahwa seluruh proses penunjukan hingga kerja sama teknis dengan vendor telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.
“Kami pastikan seluruh tahapan Pilkades Digital 2026 berjalan transparan dan akuntabel. Tidak ada aliran fee atau komitmen apapun dari pihak ketiga kepada dinas. Pengadaan sistem dan alat murni ditujukan untuk kebutuhan teknis pemungutan suara di desa,” tegas perwakilan DPMD saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
DPMD menambahkan, fokus utama dinas saat ini adalah menyelesaikan sisa tahapan administrasi, pelantikan kepala desa terpilih, serta menangani mekanisme keberatan atau sengketa hasil Pilkades melalui jalur hukum yang tersedia. Pihaknya juga mengimbau masyarakat dan media untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum memiliki dasar bukti faktual dan verifikasi resmi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian atau inspektorat terkait langkah lanjutan penyelidikan atas dugaan tersebut.
( Dari kabupaten cianjur Aseh mengabarkan )
