PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Di tengah krisis air bersih, ancaman gagal panen, dan tekanan anggaran desa, para kepala desa se-Kabupaten Pangandaran meminta Pemerintah Kabupaten Pangandaran meninjau ulang rangkaian perayaan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran.
Melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pangandaran, para kepala desa mendorong agar peringatan hari jadi daerah tahun ini digelar sesederhana mungkin, tanpa membebani pemerintah desa dengan berbagai kebutuhan seremonial.
Aspirasi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap Milangkala. Namun, para kepala desa menilai momentum perayaan harus disesuaikan dengan kondisi fiskal desa dan situasi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai kesulitan.
Ketua DPC Apdesi Kabupaten Pangandaran, H. Dedi Hermawan, S.Pd., mengatakan sikap tersebut muncul dari kegelisahan para kepala desa yang setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat di lapangan.
Anggaran Desa Tertekan, Seremonial Milangkala Ikut Membebani
Dedi mengungkapkan, kondisi keuangan pemerintah desa saat ini tidak sedang baik-baik saja. Desa menghadapi tekanan akibat adanya pemangkasan dan penyesuaian alokasi anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun sejumlah program bantuan provinsi yang mengalami perubahan.
Di sisi lain, keterlibatan desa dalam rangkaian kegiatan Milangkala juga membutuhkan biaya operasional.
Mulai dari latihan paduan suara selama berminggu-minggu, pengadaan seragam, konsumsi, logistik kegiatan, hingga keterlibatan dalam karnaval dan berbagai pertunjukan seni.
Menurut Dedi, beban tersebut cukup signifikan bagi desa yang ruang fiskalnya semakin terbatas.
“Kebutuhan untuk rangkaian kegiatan itu cukup besar. Latihan paduan suara saja butuh waktu berminggu-minggu, belum seragam dan konsumsi dari awal sampai hari puncak. Anggaran Rp10 juta saja tidak akan cukup. Para kepala desa tentu sangat terbebani jika seremonial ini dipaksakan,” terang Dedi.
Ia menilai, setiap rupiah anggaran desa saat ini harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan dirasakan langsung masyarakat.
Krisis Air Bersih Jadi Sorotan
Selain persoalan anggaran, para kepala desa juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Pangandaran yang sedang menghadapi krisis air bersih akibat kekeringan.
Sejumlah wilayah pedesaan mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Pada saat bersamaan, kekeringan juga mengancam sektor pertanian dan meningkatkan risiko gagal panen.
Situasi tersebut membuat para kepala desa merasa kurang nyaman apabila aparatur pemerintahan justru larut dalam euforia perayaan yang menghabiskan banyak biaya.
“Masyarakat kita di bawah sedang kesulitan air bersih dan gagal panen. Pandangan masyarakat tentu beragam melihat situasi ini. Rasanya sangat kurang elok kalau pemerintah dan aparatur desa malah berhura-hura atau berjoget ria di tengah penderitaan warga. Kami para kepala desa merasakan betul beban moral tersebut,” tegas Dedi.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menunjukkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Peringatan hari jadi semestinya tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap persoalan rakyat.
Apdesi Usulkan Milangkala Diisi Doa Bersama
Dedi menegaskan, para kepala desa tidak bermaksud menolak atau menghilangkan peringatan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran.
Sebaliknya, Apdesi tetap mendukung peringatan hari jadi sebagai momentum untuk mengingat perjalanan sejarah dan perjuangan membangun Kabupaten Pangandaran.
Namun, dalam kondisi seperti sekarang, bentuk perayaannya dinilai perlu disesuaikan.
Apdesi mendorong agar Milangkala ke-14 Pangandaran lebih diarahkan pada kegiatan yang sederhana, khidmat, dan memiliki nilai sosial, salah satunya melalui doa bersama atau istigasah.
“Demi Pangandaran tentu kami sangat mendukung, ini hanya masalah waktu dan situasi. Kami menyarankan perayaan digelar sesederhana mungkin. Jauh lebih bermakna jika kita mengadakan doa bersama atau istigasah memohon agar alam kembali bersahabat dan masyarakat Pangandaran keluar dari masa-masa sulit,” pungkas Dedi.
Aspirasi tersebut sekaligus menjadi pesan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran agar Milangkala ke-14 tidak hanya menjadi panggung kemeriahan, tetapi juga menjadi momentum refleksi terhadap kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.
Di tengah tekanan fiskal, krisis air bersih, serta ancaman gagal panen, para kepala desa berharap anggaran dan energi pemerintah lebih diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat yang mendesak.
Bagi Apdesi, merayakan hari jadi Kabupaten Pangandaran tidak harus selalu dengan kemeriahan. Dalam situasi sulit, kesederhanaan, doa, dan keberpihakan kepada masyarakat justru dinilai lebih bermakna.
Sysfarras
