PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Ketika sebagian masyarakat Kabupaten Pangandaran mulai menghadapi keterbatasan air bersih akibat kemarau panjang, rencana kemeriahan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran justru menuai kritik. Mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, mempertanyakan sensitivitas Pemerintah Kabupaten Pangandaran terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi ancaman krisis air.
Jeje menilai, situasi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga November bahkan Desember mendatang semestinya menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan pengeluaran untuk kegiatan seremonial perlu dikaji ulang ketika kebutuhan dasar masyarakat mulai terganggu.
Sorotan Jeje mencuat setelah Pemkab Pangandaran memberikan klarifikasi mengenai rangkaian peringatan hari jadi daerah tersebut, termasuk rencana pawai atau karnaval yang melibatkan jajaran perangkat daerah hingga pemerintah desa.
Jeje Pertanyakan Sumber Anggaran Karnaval
Jeje mempertanyakan sumber pembiayaan kegiatan tersebut, terutama karena Pemkab Pangandaran selama ini juga menyuarakan pentingnya efisiensi anggaran.
Ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara narasi efisiensi yang digaungkan pemerintah dengan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menambah beban pembiayaan di tingkat dinas maupun desa.
“Miris saya lihat sikap bupati dalam mengklarifikasi milangkala, tidak paham regulasi dan dinamika. Soal karnaval, biaya dari mana? Dinas-dinas katanya efisiensi, terus desa-desa uang dari mana?” ujar Jeje, Kamis (8/10/2026).
Menurut Jeje, apabila memang terdapat anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali prioritas penggunaannya.
Terlebih, persoalan kekeringan saat ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau pun ada (anggarannya), mending buat kepentingan penanganan dampak kekeringan,” tegasnya.
Pangandaran Mulai Hadapi Keterbatasan Air Bersih
Jeje juga mengaku mempertanyakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menghadapi ancaman kekeringan.
Ia menyebut belum mendengar adanya rapat koordinasi lintas sektor yang secara khusus membahas penanganan krisis air dan dampak kemarau panjang di wilayah Pangandaran.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya ditangani secara parsial karena menyangkut berbagai sektor, mulai dari ketersediaan air bersih hingga kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah yang terdampak.
“Saya belum mendengar ada rakor penanganan kekeringan. Pantauan saya, PDAM juga mulai kekurangan air, artinya suplai air bersih terbatas,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, kata Jeje, seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah antisipasi sebelum dampak kekeringan semakin meluas.
“Ini Namanya Krisis, Kenapa Harus Ada Pesta?”
Jeje menilai pemerintah daerah perlu menempatkan penanganan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas di tengah kondisi cuaca yang belum menunjukkan tanda berakhirnya musim kemarau.
Apalagi, informasi yang diterimanya menyebutkan kemarau berpotensi berlangsung hingga November atau Desember.
Bagi Jeje, kondisi tersebut sudah masuk kategori krisis yang membutuhkan respons pemerintah secara serius dan terkoordinasi.
“Info kemarau sampai November atau Desember, ini namanya krisis. Terus, kenapa harus ada pesta?” pungkas Jeje.
Kritik tersebut sekaligus menjadi pengingat agar peringatan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran tidak hanya dinilai dari sisi kemeriahan acara, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu memastikan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya daerah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Di tengah tekanan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, polemik Milangkala ke-14 kini berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih mendasar: ketersediaan air bersih bagi masyarakat Pangandaran.
Sysfarras
