PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Di tengah kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang masih menghadapi tekanan, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin meminta rangkaian Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran tidak berhenti pada kemeriahan seremonial.
Asep mendorong agar setiap kegiatan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke-14 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menggerakkan perekonomian, sekaligus memperkuat sektor pariwisata.
Sorotan tersebut disampaikan Asep menyusul adanya sejumlah kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, termasuk BUMN dan BUMD, dalam rangkaian Milangkala ke-14.
Menurutnya, partisipasi berbagai pihak seharusnya diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak lebih luas dan berkelanjutan.
“Itu kegiatannya BI, tetapi kewajiban kita juga menyampaikan ke BI, menyampaikan ke Bank Jabar. Kalau bisa, ya kegiatannya yang jauh lebih manfaat untuk masyarakat,” kata Asep, Senin (5/10/2026).
Event Milangkala Harus Bisa Tarik Wisatawan
Asep menilai karakter Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kegiatan maupun event yang digelar dalam momentum Hari Jadi.
Menurut dia, event yang diselenggarakan jangan hanya mengejar kemeriahan, tetapi harus mampu mendatangkan wisatawan dan memberikan efek ekonomi bagi masyarakat.
“Event yang mana yang bisa narik orang, narik wisatawan untuk stay di Pangandaran dan sebagainya,” ujarnya.
Dengan demikian, kata Asep, kegiatan Milangkala dapat menjadi momentum untuk menggerakkan sektor usaha masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, jasa akomodasi, kuliner hingga sektor pariwisata lainnya.
Asep Soroti Rencana Kehadiran Letto
Selain persoalan manfaat kegiatan, Asep Noordin juga menyoroti rencana kehadiran grup musik Letto dalam rangkaian Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran.
Asep meminta Pemkab Pangandaran memperjelas status kegiatan tersebut, terutama apabila agenda itu diselenggarakan oleh pihak di luar pemerintah daerah.
Menurutnya, apabila suatu kegiatan tidak diselenggarakan langsung oleh pemerintah daerah, maka perlu ada kejelasan apakah kegiatan tersebut merupakan agenda resmi Milangkala Kabupaten Pangandaran ke-14 atau kegiatan pihak lain yang kebetulan berlangsung pada momentum yang sama.
Kejelasan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mendapatkan persepsi berbeda mengenai kegiatan resmi Hari Jadi Kabupaten Pangandaran.
DPRD Minta Surat Infak Dan Sedekah Milangkala Dicabut
Sorotan DPRD tidak berhenti pada kegiatan hiburan. Asep juga meminta Pemerintah Kabupaten Pangandaran mencabut surat edaran terkait imbauan infak dan sedekah dalam momentum Milangkala ke-14.
Menurut Asep, surat yang disampaikan Pemkab melalui Sekretaris Daerah tersebut berkaitan dengan penghimpunan infak atau iuran untuk kegiatan Milangkala.
“Surat yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Pak Sekda kaitan dengan infak, iuran untuk kegiatan Milangkala,” ungkapnya.
Dalam surat tersebut, ASN disebut diminta menyisihkan uang dengan nominal mulai dari Rp14.000 hingga Rp1,4 juta.
Asep menilai kebijakan tersebut perlu dikaji kembali karena kemampuan ekonomi setiap ASN berbeda. Selain berpotensi menjadi beban, ia juga mengkhawatirkan munculnya persoalan hukum.
“Kami minta itu dicabut,” tegas Asep.
“Bukan hanya membebani gitu kan, tetapi khawatir ini menjadi persoalan hukum. Sehingga saran DPRD untuk tidak melanjutkan ya kegiatan itu,” katanya.
Asep: Infak Sebaiknya Melalui Baznas
Asep mengatakan penghimpunan infak dan sedekah sebenarnya telah memiliki lembaga yang berwenang.
Karena itu, ia menyarankan apabila terdapat kegiatan penghimpunan infak dan sedekah, mekanismenya dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“Lakukan saja melalui Baznas, kami juga minta agar pemerintah memisahkan mana kegiatan Milangkala mana non-Milangkala,” katanya.
Asep juga mempertanyakan adanya pembahasan mengenai partisipasi ASN melalui infak dan sedekah di tengah adanya dukungan sponsorship dari sejumlah pihak.
“Di satu sisi ada yang disuruh iuran, di satu sisi ada yang bicara soal sponsorship,” ucapnya.
BUMN dan BUMD Diminta Buat Kegiatan yang Lebih Bermanfaat
Asep kembali mengingatkan BUMN maupun BUMD yang ingin berpartisipasi dalam Milangkala ke-14 agar mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Ia meminta dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan yang benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat.
“Untuk mengingatkan, ya BUMN, BUMD yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan Hari Jadi, ingatkan karena situasi kondisi seperti ini dan sebagainya. Buat kegiatan yang kira-kira jauh lebih manfaat untuk kepentingan masyarakat,” kata Asep.
Sebelumnya Beredar Surat Persiapan Milangkala
Sebelumnya, beredar surat Pemerintah Kabupaten Pangandaran tertanggal 24 September 2026 dengan nomor B/000/3056/SETDA/2026 tentang persiapan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran.
Surat tersebut ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Dalam surat itu disebutkan kegiatan infak dan sedekah sebagai bagian dari rangkaian “Pangandaran Berbagi” dalam momentum Milangkala ke-14.
DPRD Pangandaran Alokasikan Rp120 Juta
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Pangandaran mengalokasikan sekitar Rp120 juta untuk mendukung rangkaian peringatan Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran tahun 2026.
Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran melalui hasil efisiensi anggaran.
Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Dodi Djubardi mengatakan alokasi tersebut digunakan untuk kebutuhan penunjang kegiatan yang dilaksanakan DPRD sebagai bagian dari rangkaian Milangkala.
“Intinya di kita ini hanya kegiatan seremonial saja,” kata Dodi, Jumat (2/10/2026).
Sejumlah kebutuhan yang masuk dalam alokasi tersebut antara lain konsumsi tamu undangan rapat paripurna, makanan ringan, dekorasi, kegiatan istigasah, pertunjukan kesenian hingga kebutuhan operasional lainnya.
DPRD juga mengundang masyarakat sekitar, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan untuk mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan.
“Kita juga kan mengundang masyarakat sekitar, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, jadi kita siapkan konsumsinya juga,” ujarnya.
DPRD Pangandaran Tidak Ajukan Sponsorship
Di tengah adanya dukungan sejumlah pihak terhadap rangkaian Milangkala ke-14, DPRD Pangandaran memastikan tidak mengajukan proposal sponsorship untuk membiayai kegiatan di lingkungan lembaga legislatif tersebut.
Dodi mengatakan kebutuhan DPRD telah dianggarkan melalui APBD setiap tahun.
“Kami tidak mengajukan proposal sponsorship karena kegiatan ini rutin dianggarkan setiap tahunnya melalui APBD,” jelasnya.
Menurut Dodi, DPRD Pangandaran merupakan bagian dari kepanitiaan resmi peringatan Milangkala. Karena itu, pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Efisiensi juga diterapkan terhadap kebutuhan yang dianggap tidak pokok. Salah satunya dengan meniadakan souvenir bagi tamu undangan.
“Untuk souvenir kemungkinan juga tidak ada, karena efisiensi,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Asep Noordin berharap Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran tidak sekadar menjadi perayaan tahunan, tetapi mampu menjadi momentum untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia juga mendorong agar setiap kegiatan benar-benar mendukung karakter Pangandaran sebagai daerah wisata, mendatangkan wisatawan, meningkatkan lama tinggal wisatawan, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Sysfarras
