PANGANDARAN, KilasNusantara.id – Pembangunan Kabupaten Pangandaran tidak boleh hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Penguatan pertanian, optimalisasi infrastruktur pengairan, hingga profesionalisme dalam penempatan pejabat birokrasi menjadi pekerjaan penting yang harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Supratman, saat menerima kunjungan silaturahmi Bupati Pangandaran Citra Pitriyami di kediamannya, Gembor, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung menjelang puncak peringatan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran itu menjadi momentum penyampaian sejumlah masukan strategis terkait arah pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Citra Pitriyami datang bersama rombongan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggunakan bus kecil. Kunjungan tersebut, menurut Citra, merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukannya setiap tahun.
“Selama saya menjadi Bupati, setiap tahun saya ke sini. Sebenarnya ini untuk silaturahmi saja,” ujar Citra.
Dalam pertemuan tersebut, Citra mengaku meminta doa dan dukungan agar dirinya bersama jajaran pemerintah daerah dapat menjalankan amanah pemerintahan dengan baik serta terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pangandaran.
Ia juga menyebut Supratman memberikan pesan agar pemerintah daerah senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
“Tadi beliau berpesan kepada kita, Bupati dan jajaran, tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Beliau ada bersama kita semua,” ungkapnya.
Supratman: Pariwisata Harus Berdampak pada Pertanian
Salah satu poin penting yang disampaikan Supratman adalah perlunya pemerataan manfaat pembangunan, terutama agar pertumbuhan sektor pariwisata turut menggerakkan sektor ekonomi lainnya.
Menurutnya, pariwisata memang menjadi salah satu lokomotif perekonomian Kabupaten Pangandaran. Namun, kemajuan sektor tersebut harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat di luar kawasan wisata, termasuk para petani.
“Sekarang seolah-olah pariwisata menjadi lokomotif. Namun, dampak perkembangan pariwisata harus berimbas positif kepada sektor-sektor lain, khususnya sektor pertanian,” ujar Supratman.
Ia menilai, penguatan sektor pertanian perlu menjadi perhatian pemerintah daerah melalui peningkatan infrastruktur pendukung, khususnya sistem pengairan untuk menjaga produktivitas lahan persawahan.
Persoalan tersebut dinilai semakin penting di tengah ancaman kekeringan yang dapat mengganggu ketersediaan air bagi lahan pertanian dan memengaruhi penghidupan masyarakat.
Supratman mengungkapkan, terdapat tiga bendungan yang telah selesai dibangun, dengan rencana penambahan satu bendungan lagi. Ia berharap, infrastruktur yang tersedia tidak hanya dibangun, tetapi juga dioptimalkan fungsi dan kapasitas tampungan airnya.
“Kalau fungsinya ditingkatkan dan daya tampung airnya ditambah, mungkin bisa mengurangi risiko kekeringan di sawah-sawah. Itu yang saya usulkan kepada beliau untuk bisa dipikirkan ke depan,” katanya.
Masukan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Dengan sistem pengairan yang lebih optimal, sektor pertanian diharapkan mampu bertahan menghadapi ancaman kekeringan sekaligus menopang ketahanan ekonomi masyarakat.
Soroti Profesionalisme Birokrasi, Jabatan Kepala Dinas Harus Berbasis Kompetensi
Selain sektor pertanian, Supratman juga menyoroti profesionalisme birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, terutama dalam proses penempatan dan promosi pejabat pada jabatan strategis.
Ia menegaskan, pengisian jabatan harus mengutamakan kompetensi, kemampuan, dan hasil evaluasi kinerja. Kedekatan personal, menurutnya, tidak boleh menjadi dasar utama dalam menentukan seseorang untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan.
“Jangan karena dekat, kemudian seseorang diangkat menjadi kepala dinas. Ke depan, harus profesional. Dari sejumlah calon yang ada, mereka harus diminta membuat rencana kerja, kemudian diuji bagaimana pelaksanaannya,” ungkapnya.
Supratman mengusulkan agar calon pejabat, khususnya calon kepala dinas, diwajibkan menyusun rencana kerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Rencana tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengukur kemampuan calon pejabat dalam menerjemahkan program menjadi langkah kerja konkret, menentukan target, serta mempertanggungjawabkan pencapaiannya.
Menurutnya, pola tersebut dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih profesional dan efektif. Pejabat yang memperoleh amanah harus mampu membuktikan kapasitasnya melalui kinerja nyata, bukan semata-mata karena faktor kedekatan.
Dengan demikian, setiap jabatan strategis diharapkan diisi oleh sosok yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Milangkala ke-14 Jadi Momentum Evaluasi Arah Pembangunan Pangandaran
Kunjungan Bupati Citra Pitriyami ke kediaman Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi menjelang peringatan hari jadi daerah.
Pertemuan itu juga menjadi ruang bagi penyampaian gagasan mengenai masa depan pembangunan Pangandaran, mulai dari pemerataan manfaat pariwisata, penguatan pertanian, optimalisasi bendungan, hingga pembenahan tata kelola pemerintahan.
Supratman mengingatkan bahwa tujuan utama pemekaran Kabupaten Pangandaran adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, momentum Milangkala ke-14 semestinya tidak hanya menjadi perayaan bertambahnya usia daerah, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tantangan pemerintah daerah ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan lebih merata, kebutuhan dasar masyarakat mendapat perhatian, dan birokrasi bekerja secara profesional serta bertanggung jawab.
Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan ke depan, dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya.
Sysfarras
