BATURAJA-OKU, KilasNusantara.id — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), langsung bergerak cepat menyikapi aduan terkait nasib ratusan karyawan PT Perkebunan Mitra Ogan.
Bupati OKU H Teddy Meilwansyah SSTP MM MPd, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh berada di pihak masyarakat dan pekerja agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bupati Teddy saat menerima audiensi dari Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi (FSPPEK), di aula Rumah Dinas Bupati OKU, Selasa (20/10/2026).
Audiensi ini membahas belum adanya tindak lanjut atas pengaduan pembatalan pencatatan Perjanjian Bersama (PB) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 470 karyawan PT Perkebunan Mitra Ogan.
Bupati OKU menyampaikan terima kasih atas kehadiran pengurus federasi yang terus aktif memantau persoalan ini. Dia mengakui bahwa selama ini informasi yang diterima Pemkab OKU belum berjalan dua arah secara maksimal.
“Padahal sudah beberapa kali pertemuan dengan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) selesai dan ada perjanjian bersama. Pada saat itu kami diundang saja karena merasa ini sudah selesai, kami hanya memantau. Informasi awal, dana untuk pembayaran sudah disiapkan saat itu,” ujar Teddy, Selasa (20/10/2026).
Namun, Pemkab OKU kemudian menerima surat dari perwakilan FSPPEK terkait permasalahan baru yang dihadapi para pekerja. Teddy menegaskan, Pemkab OKU memposisikan diri sebagai penengah yang netral demi membela hak-hak warga atau karyawan.
“Kami pemerintah daerah berada di tengah-tengah, kami tidak berpihak (kepada korporasi red). Kami berada di tengah masyarakat dan berusaha membela kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Merespons aduan tersebut, Bupati OKU langsung menginstruksikan jajarannya untuk membentuk tim khusus. Langkah ini diambil agar permasalahan tersebut segera mendapatkan kepastian hukum.
“Kita buat tim khusus. Saya perintahkan (jajaran) untuk mendampingi. Kita bawa sama-sama seandainya permasalahan ini belum selesai supaya ada kejelasan. Jangan sampai teman-teman pekerja ini di-pingpong,” kata Teddy.
“Kami juga akan memantau ke pusat supaya ada kejelasan hitam di atas putih. Kalau mereka menerima harus menerimanya, kalaupun tidak ada suratnya hingga tidak ada dusta di antara kita,” katanya lagi.
Pemkab OKU siap memberikan dukungan dan pendampingan total bersama legislatif. “Insya Allah kami bersama dengan DPRD OKU akan berpihak kepada masyarakat atau pekerja. Kami akan all out jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyarankan diadakannya dialog audiensi lanjutan bersama bahkan bila perlu serikat ini yang mewakili para pekerja ke DPR RI dan manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan hadir. Pemkab OKU jelas Teddy akan siap mendampingi mengadu ke pusat.
Hadir mendampingi Bupati dalam audiensi tersebut anggota DPRD OKU, yakni Awal Fajri dan Suharman. Serta jajaran Pejabat dilingkungan Pemkab OKU diantaranya Asisten I Indra Susanto, Kadin Disnaker dan Tim TBUPP.
(Ahmad S &Tim Oku)
