PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Saat warga Kecamatan Cimerak kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan ekstrem, distribusi bantuan disebut hanya tiga tangki per hari. Kondisi ini memantik kritik keras anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Elon Ruslan, yang mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas anggaran di tengah krisis kebutuhan dasar masyarakat.
Elon menilai, keterbatasan distribusi air bersih dan dukungan operasional yang disebut hanya Rp250.000 per tangki per hari perlu segera dievaluasi. Menurutnya, penanganan kekeringan tidak boleh berjalan setengah-setengah, terlebih ketika hampir seluruh desa di Kecamatan Cimerak terdampak kekurangan air.
“Yang jadi masalah, pengiriman air bersih terbatas hanya tiga tangki per hari. Kalau masyarakat membutuhkan air bersih lagi, mereka harus membayar minimal Rp150.000 per tangki,” ungkap Elon, Minggu (18/10/2026).
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan mendasar dalam penanganan kekeringan di Kabupaten Pangandaran: apakah bantuan air bersih yang disalurkan sudah sebanding dengan kebutuhan warga di lapangan?
Anggaran Operasional Rp250 Ribu per Tangki Dipertanyakan
Elon mengungkapkan, berdasarkan penelusuran dan konfirmasi yang dilakukannya kepada pemerintah daerah, anggaran operasional distribusi air bersih disebut hanya Rp250.000 untuk setiap tangki per hari.
Ia mempertanyakan apakah nominal tersebut realistis untuk menutup kebutuhan operasional, terutama bahan bakar dan perjalanan menuju lokasi distribusi.
Elon mencontohkan, jika harga BBM jenis Dexlite mencapai Rp23.700 per liter, anggaran Rp250.000 hanya setara sekitar 10,55 liter bahan bakar. Sementara itu, jarak tempuh dari sumber air menuju lokasi distribusi disebut rata-rata mencapai 15 kilometer.
“Kalau dihitung dengan kebutuhan BBM dan jarak tempuh dari sumber air, tentu harus ada perhitungan yang realistis. Jangan sampai anggaran yang disediakan tidak sebanding dengan kebutuhan operasional di lapangan,” tegasnya.
Menurut Elon, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi perhitungan biaya operasional dan kebutuhan distribusi. Pemerintah daerah juga perlu membuka informasi mengenai jumlah armada, kapasitas tangki, frekuensi pengiriman, serta cakupan wilayah yang dilayani.
Dengan demikian, kecukupan anggaran tidak hanya dinilai berdasarkan nominal, tetapi juga berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Tagana Berjibaku Salurkan Air, Dukungan Pemerintah Jadi Sorotan
Selain menyoroti anggaran, Elon turut memberikan perhatian terhadap petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang terlibat dalam penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan.
Ia menilai, kerja petugas di lapangan harus diimbangi dengan dukungan operasional yang memadai agar penyaluran bantuan berjalan efektif dan menjangkau warga yang membutuhkan.
“Kasihan teman-teman Tagana di lapangan yang sudah berjibaku membantu warga. Mereka bekerja untuk masyarakat, tetapi keberpihakan anggaran dari Pemda justru jauh dari cukup,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan dukungan operasional berpotensi menghambat upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. Padahal, kebutuhan tersebut tidak bisa ditunda karena berkaitan langsung dengan aktivitas rumah tangga dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Karena itu, evaluasi distribusi dan penambahan dukungan bagi petugas lapangan dinilai penting untuk memastikan bantuan dapat diberikan secara berkelanjutan.
Sebelas Desa di Cimerak Menghadapi Ancaman Kekeringan
Kecamatan Cimerak memiliki 11 desa. Elon menyebut hampir seluruh wilayah tersebut mengalami kekeringan ekstrem yang berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Situasi ini, menurutnya, semestinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan respons penanganan darurat secara terukur dan sesuai kebutuhan.
Jika distribusi bantuan masih terbatas tiga tangki per hari, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pembagian air dilakukan, berapa jumlah warga yang terlayani, serta bagaimana mekanisme penanganan bagi masyarakat yang belum memperoleh bantuan.
Transparansi data menjadi penting agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus memastikan penyaluran bantuan berlangsung tepat sasaran.
Pemerintah daerah juga perlu menyampaikan langkah lanjutan untuk mengantisipasi kekeringan berkepanjangan, termasuk kemungkinan penambahan armada, frekuensi distribusi, dan dukungan sumber air alternatif.
Milangkala Pangandaran Meriah, Prioritas Anggaran Disorot
Kritik Elon semakin tajam ketika mengaitkan penanganan krisis air bersih di Cimerak dengan penyelenggaraan Milangkala atau peringatan Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran yang sebelumnya menuai sorotan.
Di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih, Elon mempertanyakan prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya dan menjalankan program pembangunan.
“Kami menyayangkan koordinasi Pemda yang tidak beres. Ini yang kemarin-kemarin DPRD kritik terkait penyelenggaraan milangkala yang hura-hura dan menghamburkan uang yang tidak sedikit. Terbukti sekarang, di sisi lain Bupati joget-joget, tetapi di sisi lain masyarakat Cimerak kekurangan air bersih,” tandas Elon.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terbuka terhadap kepemimpinan Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, khususnya dalam menentukan skala prioritas ketika masyarakat menghadapi persoalan mendesak.
Namun, perbandingan antara anggaran kegiatan Milangkala dan penanganan kekeringan tetap membutuhkan data resmi agar penilaian terhadap proporsi belanja daerah dapat dilakukan secara objektif. Termasuk di dalamnya rincian realisasi biaya kegiatan, anggaran penanganan kekeringan, serta ruang fiskal yang tersedia untuk kebutuhan darurat.
Meski demikian, sorotan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah, terlebih ketika krisis air bersih berlangsung di sejumlah wilayah.
Elon Minta Pemda Evaluasi Distribusi Air Bersih
Elon mendorong pemerintah daerah segera mengevaluasi mekanisme distribusi air bersih di Kecamatan Cimerak. Evaluasi tersebut perlu mencakup kecukupan anggaran operasional, jumlah tangki yang dikerahkan, jangkauan distribusi, serta kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Pemda juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan pembatasan distribusi menjadi tiga tangki per hari dan langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang belum terlayani.
Di sisi lain, dukungan kepada petugas Tagana perlu disesuaikan dengan kondisi operasional di lapangan agar penyaluran bantuan tidak terkendala persoalan biaya.
Hingga informasi dalam bahan pemberitaan ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah daerah mengenai tanggapan atas kritik Elon maupun penjelasan terperinci tentang perhitungan anggaran operasional distribusi air bersih tersebut.
Air Bersih Harus Menjadi Prioritas
Krisis air bersih di Cimerak menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur melalui kemeriahan acara atau pelaksanaan agenda seremonial, tetapi juga melalui kemampuannya menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Warga membutuhkan pasokan air bersih yang memadai. Petugas lapangan membutuhkan dukungan operasional yang realistis. Sementara pemerintah daerah berkewajiban memastikan kebijakan anggaran dan penanganan darurat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kritik yang disampaikan Elon kini menempatkan Pemkab Pangandaran pada tuntutan untuk memberikan jawaban konkret: bagaimana memastikan seluruh desa terdampak mendapatkan air bersih, dan langkah apa yang segera dilakukan agar warga Cimerak tidak terus menanggung beban kekeringan?
Di tengah krisis tersebut, masyarakat menunggu bukan sekadar penjelasan, melainkan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung.
Sysfarras
