Tanggamus, Provinsi Lampung Kilas Nusantara.id
Seorang oknum anggota DPRD Di Kabupaten Tanggamus Fraksi PDIP komisi IV Inisial DD diduga terlibat dalam bisnis distribusi Pupuk Bersubsidi . Dugaan ini mencuat setelah awak media melakukan investigasi terkait pendistribusian pupuk Bersubsidi Di dua Kecamatan yang berada di Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Semaka dan Kecamatan Wonosobo, diduga Bisnis pupuk Subsidi yang Dilakoni oleh oknum anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Isial DD telah lama terjadi.
Berdasarkan informasi dari Narasumber Dilapang Saat Dikonfirmasi media Warga Pekon Sukaraja, yang meminta nama Nya untuk dirahasiakan Jum, at 23 Pebruari 2026, membenar Kab dugaan penimbuban dan Penjualab pupuk subsidi ke Luar Daerah oleh oknum anggota dewan inisial DD tersebut.
Penjualan pupuk subsidi Oknum Anggota DPRD Fraksi PDIP DD, Di Kecamatan Semaka dan wonosobo, tidak hanya menjual diluar daerah/luar kecamatan, diduga DD juga Menimbun Pupuk Subsidi berbagai merek di kios milik nya yang berada di kecamatan Semaka, Pekon Sukaraja, ujar sumber
Warga lain nya mengeluhkan ketika musim tanam padi tiba pupuk subsidi jenis orea sering mengalangi kelangkaan sehingga menghambat Kami petani kecil ini untuk memupuk, Padahal kami warga Sukaraja mengetahui Di kios Pupuk milik Pak DD Dewan banyak Sekali Pupuk ditimbun, jika petani Susah mendapat pupuk hasil panen nya nanti mengurang, saya selalu petani berharap agar abang” media menelusuri penimbunan pupuk milik Oknum anggota DPRD Inisial DD.
Saat dikonfirmasi Awak Media Melalui Sambungan Telefon Seleluler Selasa 24 Pebruari 2026, Okum Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Fraksi PDI Perjuangan Inisial DD Komisi IV namun tidak mendapatkan respon, hingga berita ini diterbitkan oknum Anggota DPRD DD belum dapat dikonfirmasi.
mendistribusikan Papuk Subsidi Diluar daerah, Luar kecamatan,
Penjualan pupuk bersubsidi di luar kecamatan (wilayah pemasaran) dan penimbunan merupakan pelanggaran serius terhadap tata kelola pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 04 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025. Pupuk bersubsidi hanya diperbolehkan dijual oleh Kios Pengecer Resmi kepada petani yang terdaftar dalam e-RDKK di wilayah tersebut.,aturan dan sanksi terkait penjualan di luar wilayah dan penimbunan:, Subsidi di Luar Kecamatan
Sistem Wilayah Resmi: Distributor dan pengecer hanya boleh menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing (wilayah pemasaran).
Larangan Penjualan Lintas Wilayah.
Pengecer dilarang menjual pupuk subsidi ke luar kecamatan atau wilayah kerja yang telah ditetapkan dalam SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli).
Penebusan Khusus Kios Resmi: Pupuk subsidi tidak dijual bebas, melainkan harus melalui kios resmi menggunakan sistem yang diawasi.
Sanksi Penjualan Luar Wilayah: Penyaluran di luar daerah pemasaran dianggap sebagai penyelewengan yang dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha (pengakuan sebagai pengecer/distribdistribtor.
” Aturan Penimbunan Pupuk Subsidi
Larangan Keras: Menimbun pupuk subsidi dengan tujuan menaikkan harga atau menjual di atas HET adalah tindak pidana ekonomi.
Sanksi Pidana Penimbunan: Pelaku penimbunan pupuk bersubsidi dapat dijerat hukuman pidana penjara, dengan potensi ancaman hingga dua tahun atau lebih (berdasarkan UU Darurat No. 17 Tahun 1951 dan peraturan terkait (Team)
