KAB. MADIUN, KilasNusantara.id — Proyek pelebaran jalan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun dipertanyakan warga, terkait dugaan penggunaan material batu yang diambil dari lahan Perhutani.
Tertera di papan Nama Paket: Rehabilitasi Jalan Ruas Dagangan – Pesantrenan
No. Kontrak: 600.1/937/3-402.06/2026
Tanggal Kontrak: 30 September 2026
Sumber Dana: APBD Kabupaten Madiun TA 2026
Jangka Waktu: 60 Hari Kalender
Nilai Kontrak: Rp 1.139.839.228
Kontraktor Pelaksana: CV. PATRIOT
Konsultan Pengawas: CV. AMARA ENGINEERING
TEMUAN DI LAPANGAN: TUMPUKAN BATU DI PINGGIR JALAN
Tim LPKRI Madiun menerima foto dokumentasi dari warga yang menunjukkan tumpukan batu yang sudah dibelah di beberapa titik di lokasi pinggir jalan.
Warga melihat material batu tersebut diambil menggunakan Alat berat(bego) dari lahan proyek yang masuk kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani RPH. Dagangan
Hingga berita ini disusun, Tim LPKRI belum menemukan bukti tertulis bahwa lokasi pengambilan batu tersebut telah mengantongi izin resmi.
Secara aturan, tanah Perhutani adalah kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani. Pengambilan batu di dalam kawasan hutan tidak bisa dilakukan seenaknya.
Ada 3 lapis izin yang wajib ada:
1. PPKH – Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
Untuk kegiatan di luar kehutanan di dalam kawasan hutan, harus ada Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan.
2. IUP / SIPB – Izin Tambang Batuan
Batu untuk proyek jalan termasuk Mineral Bukan Logam dan Batuan, dulu disebut Galian C. Pengambilan batuan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan atau SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan).
3. Dokumen Lingkungan dan Pajak MBLB
Selain itu, lokasi quarry wajib memiliki dokumen lingkungan (AMDAL / UKL-UPL) dan wajib membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ke Pemerintah Kabupaten. Jika material dibeli dari quarry tak berizin, maka pajak MBLB tidak masuk ke PAD Kabupaten.
KONFIRMASI CV.PATRIOT
Sementara Tim LPKRI telah berupaya mengonfirmasi melalui sambungan Telepon dan pesan Whatsaap kepada pihak pelaksana proyek/ penyadia , CV.PATRIOT , terkait asal material batu tersebut, termasuk tumpukan batu di pinggir jalan tersebut, namun belum ada jawaban sampai sekarang
KLARIFIKASI DINAS PUPR KABUPATEN MADIUN
Tim LPKRI juga telah mengonfirmasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Madiun Bidang Bina Marga selaku pemilik proyek.
Pihak Bina Marga melalui Kabidnya menyampaikan masih melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan tim teknis, terkait asal material batu tersebut.
“Ini yang di lapangan kami konfirmasi ada batuan yang diambil saat penggalian tetapi belum digunakan sesuai yang dilaporkan pelaksana proyek
KLARIFIKASI PERHUTANI
Tim LPKRI juga mengonfirmasi kepada Perum Perhutani RPH setempat selaku pengelola kawasan hutan di lokasi tersebut.
“Untuk lokasi yang dimaksud, pihak RPH juga mengetahui batu yang di ambil dari tanah perhutani namun , tidak tau batu batu yang di pecah tersebut untuk apa, ujar petugas RPH Perhutani setempat.
Tim LPKRI menegaskan, hingga saat ini belum ada putusan hukum maupun hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran hukum. Seluruh keterangan dalam berita ini masih merupakan dugaan berdasarkan aduan masyarakat dan keterangan para pihak, yang masih perlu diverifikasi resmi
LPKRI membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab. Kepada semua pihak yang merasa perlu memberikan klarifikasi, koreksi, maupun keterangan tambahan terkait pemberitaan ini, dipersilakan menyampaikan hak jawabnya kepada Tim LPKRI Madiun. Hak jawab tersebut akan dimuat secara proporsional sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999.
Tim
