PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Persoalan yang membelit 60 pekerja layanan kebersihan (cleaning service) alih daya (outsourcing) di RSUD Pandega Pangandaran di bawah naungan PT Prabu Niskala Dewata belum menemui titik terang.
Meski aksi mogok kerja sempat dilakukan dan polemik ini telah mencuat ke ruang publik, hak-hak normatif para pekerja hingga kini masih menggantung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para pekerja telah mendapat hak gaji untuk bulan Oktober 2026 yang menjadi tuntutan sebelumnya, namun masih menyisakan persoalan terkait realisasi pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan sepenuhnya.
Selain itu, persoalan pengadaan seragam kerja juga menjadi sorotan tajam. Dana sebesar Rp2,5 juta yang telah dipotong dari gaji para pekerja untuk keperluan tersebut diketahui belum sepenuhnya direalisasikan dalam bentuk penyerahan seragam.
Terlebih menurut para pekerja kepada awak media menyampaikan bahwa pemotongan untuk seragam dilakukan mendekati momen hari raya Idul Fitri 2026,
“Mengapa kami menuntut THR dan seragam segera di realisasikan, jadi, gaji kami pertama dipotong sebesar Rp. 1 juta, bulan berikutnya kami di potong lagi Rp. 1 juta, terus bulan berikutnya dipotong Rp. 500 ribu, total gaji yang dipotong semuanya Rp 2,5 juta untuk pengadaan seragam, pemotongan yang pertama dilakukan mungkin sekitar sepekan sebelum lebaran, sedangkan THR tidak cair penuh, baru Rp 500 ribu saja, jelas kondisinya berat buat kami” ungkap seorang pekerja dan dibenarkan rekan-rekan lainnya, Jumat, 13/10/2026
Belakangan setelah ramai pemberitaan di media sosial, beredar isu, bahwa, alih-alih membuka ruang dialog atau menghadirkan solusi konkret atas tunggakan hak pekerja, jajaran petinggi PT Prabu Niskala Dewata justru dikabarkan sibuk mencari pihak pekerja yang membocorkan persoalan ini kepada awak media. Sikap defensif manajemen tersebut dinilai semakin memperkeruh suasana kerja di lapangan.
Merespons kebuntuan ini, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mulai angkat bicara. Para wakil rakyat menyatakan kesiapannya untuk mengawal kasus ini dan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil manajemen PT PND, pihak RSUD Pandega, serta instansi ketenagakerjaan terkait guna memastikan hak puluhan pekerja tersebut segera dipenuhi.
Lebih jauh lagi, temuan investigasi awak media dari beberapa pengakuan narasumber menemukan dugaan pelanggaran ketentuan hukum ketenagakerjaan yang diduga dilakukan manajemen perusahaan yakni, berkas kontrak tidak dipegang oleh pekerja, tidak ada nominal dan cara pembayaran gaji.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, yakni UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya dalam PP Nomor 35 Tahun 2021, perjanjian kerja harus dibuat secara transparan dan memenuhi syarat minimum agar sah di mata hukum.
Menurut ketentuan pembuatan perjanjian kerja tertulis, kontrak wajib dibuat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu rangkap wajib dipegang oleh perusahaan dan satu rangkap lainnya wajib diserahkan kepada pekerja segera setelah ditandatangani.
Berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 35 Tahun 2021, sebuah Perjanjian Kontak Waktu Tertentu (PKWT) paling sedikit wajib memuat besaran dan cara pembayaran upah. Ketiadaan nominal gaji serta jadwal atau tanggal pembayaran membuat klausul upah menjadi cacat, karena pekerja tidak memiliki kepastian hukum atas hak finansialnya.
Perusahaan outsourcing menjadi pihak yang bertanggungjawab penuh, sesuai Pasal 18 PP Nomor 35 Tahun 2021, bahwa perlindungan pekerja, pembayaran upah, kesejahteraan, dan syarat kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya (vendor).
Sysfarras
