PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Hak pekerja outsourcing di lingkungan RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran kini menjadi sorotan. Puluhan tenaga cleaning service yang berada di bawah naungan PT Prabu Niskala Dewata mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji, persoalan Tunjangan Hari Raya (THR), hingga dugaan pemotongan upah untuk pengadaan seragam dan perlengkapan kerja. Akumulasi persoalan tersebut memicu rencana aksi mogok kerja yang akan dilakukan sekitar 60 pekerja pada Rabu (11/11/2026).
Keluhan para pekerja ini memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dalam memenuhi hak-hak normatif karyawannya.
Bagi para pekerja, persoalan tersebut bukan sekadar keterlambatan administrasi. Gaji merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ketika pembayaran tidak dilakukan sesuai waktu yang dijanjikan, dampaknya langsung dirasakan oleh pekerja.
Sejumlah pekerja menyebut pembayaran gaji yang semestinya diterima pada awal bulan terkadang baru direalisasikan hingga pertengahan bulan. Bahkan, pembayaran upah sebelumnya disebut pernah dilakukan dalam dua kali pencairan.
Salah seorang karyawan yang meminta identitasnya dirahasiakan saat ditemui awak media di lingkungan RSUD Pandega, Selasa (10/11/2026), mengungkapkan bahwa persoalan keterlambatan pembayaran gaji bukan kali pertama terjadi.
“Bukan soal besar atau kecilnya uang, tetapi kalau pembayaran gaji rutin dan berkelanjutan, kami bisa mengatur kebutuhan. Namun, ketika pembayaran tersendat, dicicil, tentu berdampak pada kebutuhan keluarga,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut bukan untuk menciptakan keributan, apalagi melakukan tindakan anarkis. Para pekerja hanya menginginkan hak mereka dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menyampaikan ini dengan santun. Harapan kami sederhana, perusahaan bisa membayar gaji tepat waktu sesuai ketentuan yang sudah ada, THR juga dibayarkan, lalu serahkan sisa seragam yang belum kami terima. Karena seragam itu kan dari uang kami. Karena sudah terlalu lama, kami menanyakan kepada pihak perusahaan. Itu saja,” imbuhnya.
THR dan Upah Menjadi Persoalan Serius
Selain keterlambatan gaji, persoalan Tunjangan Hari Raya (THR) juga menjadi salah satu keluhan pekerja.
Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus berhak memperoleh THR.
Besaran THR diberikan sesuai masa kerja. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima sebesar satu bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kerja satu bulan hingga kurang dari 12 bulan memperoleh THR secara proporsional.
Ketentuan pembayaran THR juga harus menjadi perhatian perusahaan. Hak tersebut bukan pemberian sukarela, melainkan kewajiban pengusaha kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.
Seragam dan Sepatu Diduga Dibebankan kepada Pekerja
Persoalan lain yang turut dipertanyakan adalah dugaan pemotongan penghasilan untuk pengadaan seragam, sepatu, dan perlengkapan kerja lainnya.
Para pekerja mempertanyakan dasar pemotongan tersebut, terlebih masih terdapat seragam yang menurut mereka belum diterima hingga saat ini.
Jika benar pengadaan perlengkapan kerja dibebankan melalui pemotongan upah, perusahaan perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, mekanisme, serta persetujuan pekerja atas pemotongan tersebut.
Pemenuhan perlengkapan kerja juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam memastikan pekerja memperoleh perlindungan dan keselamatan selama menjalankan tugas.
Sekitar 60 Pekerja Berencana Mogok Kerja
Puncak kekecewaan para pekerja mendorong sekitar 60 tenaga cleaning service merencanakan aksi mogok kerja pada Rabu (11/11/2026).
Rencana tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan membutuhkan penyelesaian segera.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan terkait, mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
Ketentuan mengenai tata cara mogok kerja juga diatur dalam Pasal 137 dan Pasal 140, termasuk persyaratan pemberitahuan tertulis kepada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan setempat.
Karena itu, penyelesaian melalui dialog dan perundingan bipartit semestinya menjadi langkah utama sebelum persoalan berkembang lebih jauh.
RSUD Pandega Diminta Ikut Mengawasi
Sebagai pengguna jasa tenaga kerja alih daya, manajemen RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran juga perlu memastikan bahwa kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa berjalan sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Keberlangsungan pelayanan rumah sakit memang harus dijaga. Namun, kepentingan pelayanan publik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak pekerja yang setiap hari turut menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit.
Manajemen PT Prabu Niskala Dewata diharapkan segera memberikan penjelasan terkait keterlambatan gaji, pemenuhan THR, dugaan pemotongan upah, serta kepastian penyerahan perlengkapan kerja yang belum diterima pekerja.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media telah menghubungi CEO Founder PT Prabu Niskala Dewata berinisial S.R. melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi mengenai berbagai keluhan tersebut. Namun, belum ada tanggapan yang diterima.
Persoalan ini diharapkan tidak berlarut-larut. Sebab, pekerja bukan sekadar bagian dari operasional perusahaan, melainkan manusia yang memiliki hak atas upah layak, kepastian pembayaran, perlindungan kerja, dan perlakuan yang adil.
Hak normatif pekerja seharusnya dipenuhi tanpa harus menunggu munculnya ancaman mogok kerja.
Sysfarras
