KOTA BEKASI, Kilas Nusantara — Mencuatnya kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi berswafoto memajang Jersey Sepakbola bernomor dua (2) usai melakoni pertandingan antar Camat Se-Kota Bekasi akhir Tahun 2023 menjadi kontroversi, tidak mengherankan jika kasus tersebut menambah deretan kasus netralitas ASN.
Ketua BEM Universitas Pancasakti, Surya Purnomo Damanik mengaku miris dengan rangkaian peristiwa yang kerap melibatkan ASN dalam kancah politik. Menurutnya, kasus Jersey bernomor dua (2) yang membuat heboh publik disikapi dengan cerdas.
Kasus Jersey bernomor dua memang sensitif karena ada Paslon Pilpres Nomor 2 yang diketahui adalah anak Presiden RI. Secara politis, memang kita melihatnya ada isyarat tertentu apabila ASN memajang angka tersebut.
Namun, tidak harus semuanya dilihat dalam kacamata politik, kita harus cerdas dan obyektif. Apakah benar kejadian tersebut diinstruksikan oleh Pj Wali Kota?, atau apakah memang hal itu mengandung unsur pelanggaran hukum pemilu?, kan sejauh ini masih sumir,” kata Surya kepada awak media, Sabtu (6/1/2024).
“Kita himbau masyarakat cerdas dan tidak termakan narasi politik yang dilancarkan pihak berkepentingan, yang tujuannya memecah belah bangsa dan merusak moralitas ASN,” ujar Surya, melanjutkan
Di sisi lain, Surya Purnomo mengaku heran dengan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi yang tidak bereaksi menyikapi kasus tersebut. Padahal menurutnya, beberapa waktu ke belakang banyak deretan masalah yang mempersoal Netralitas ASN. Namun respon Bawaslu tidak seperti dalam kasus ini.
“Kita heran dengan reaksi Bawaslu dalam kasus Jersey Nomor 2, beda perlakuannya dengan kasus lainnya. Saya kira harusnya fair dan tidak pilih-pilih kasus. Jangan sampai ada kesan Bawaslu Kota Bekasi berpolitik, jangan sampai ini terjadi,” tegas Surya mengulas kasus video viral beberapa ASN memberikan dukungan kepada salah satu ketua partai di Kota Bekasi untuk menjadi Wali Kota.
Lalu ada juga video yang memperlihatkan salah satu caleg Partai Golkar bagi-bagi amplop dan sembako kepada masyarakat, hingga oknum Bacaleg PPP yang diduga memanfaatkan anggaran bimtek untuk kepentingan kampanye.
“Harusnya Bawaslu juga tegas dalam menyikapi itu semua. Jangan sampai ada keberpihakan di internal Bawaslu Kota Bekasi,” serunya.
Dikatakan Surya, Bawaslu seyogyanya sudah fasyeh dengan kasus Jersey Nomor 2 bahwa dengan klarifikasi Pj Wali Kota dan pihak BJB saja sudah jelas tidak ada pelanggaran di dalamnya. Namun seolah kasus tersebut dibiarkan menggelinding hingga menimbulkan kegaduhan.
“Kita berharap semua pihak cerdas dalam menyikapi beragam permasalahan, jangan memprovokasi yang ujungnya memecah belah persatuan dan kerukunan. Dan khusus untuk Bawaslu Kota Bekasi, jangan berpolitik, hindari narasi politik dan laksanakan tugas sesuai aturan dan nurani,” imbuh Surya.
Sementara, hingga berita ini diturunkan, PJ. Wali Kota Bekasi dan Ketua Bawaslu belum didapat tanggapannya dan keterangannya terkait penilaian ASN di Kota Bekasi yang dinilai tidak netral juga kritikan terhadap Bawaslu yang dinilai turut berpolitik.
(Nov Marbun)
