CIMAHI, Kilas Nusantara – Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Demokrat H Edi Kanedi sangat kecewa dengan maraknya informasi bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dijadikan ajang kampanye partai politik (Parpol).
Edi kanedi menjelaskan bahwa dirinya pernah ditawari untuk mendapatkan dana bantuan PIP, untuk kampanye politik, asalkan dirinya mau untuk pindah partai.
“Bahkan kader Demokrat pun ditawari oleh partai lain untuk memperoleh dana bantuan PIP asal pindah ke partai lain,” ujar Edi Kanedi, rabu (4/1/2023
Edi Kanedi juga menerangkan bahwa untuk dana kampanye dalam Pileg nanti, Partai Demokrat bahkan tidak menggunakan bantuan dana APBN dan Kader Partai Demokrat juga ditawari akan memperoleh PIP asal pindah partai. Tapi mereka tidak mau karena cinta pada partai Demokrat.
Kemudian Edi Kanedi memaparkan bahwa bantuan PIP seharusnya dialokasikan untuk warga miskin. Jika pengajuannya harus melalui partai politik, Edi khawatir, masyarakat yang mampu yang malah memperoleh bantuan PIP. Jadi, masyarakat kurang mampu malah tidak memperoleh bantuan PIP.
Yang lebih ironisnya lagi dari keluhan salah seorang masyarakat bernama Maryati (47), warga Cimahi, bahwa sebelumnya Maryati mengeluh, setelah anaknya masuk sekolah ke SMA tidak lagi mendapatkan dana PIP. “Waktu anak saya masih sekolah di SD, sampai SMP, anak saya selalu mendapatkan bantuan dana pendidikan dari PIP, tapi sekarang setelah anak saya kelas 11 SMA, tidak lagi mendapatkan bantuan dari PIP,” ulasnya.
Maryati pun mengatakan bahwa pihaknya pernah menanyakan ke pihak sekolah dan jawabannya harus daftar ke partai politik.
Dikutip dari laman pip.kemdikbud.go.id. disebutkan bahwa PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA/SMK dan jalur non formal Paket A sampai Paket C dan pendidikan khusus
