TAKALAR, KilasNusantara.id – Proyek bedah rumah yang dilaksanakan di Desa Mangadu, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (18/11/2025). Menimbulkan kekecewaan di kalangan warga setempat.
Pasalnya, meskipun telah menghabiskan anggaran sebesar 20 juta Rupiah per unit, hasil fisik yang diterima oleh penerima manfaat dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai kualitas pelaksanaan proyek yang seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.
Ketua Pemantik Kabupaten Takalar, Suwandi Guling, menilai proyek bedah rumah yang dilaksanakan ini tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh warga.
“Pekerjaan bedah rumah ini memang sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar, namun hasilnya sangat jauh dari harapan kami,” ujar Suwandi.
Dia menambahkan bahwa seharusnya proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah ini dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal, baik dari segi kualitas bangunan maupun kenyamanan bagi para penerima manfaat.
Menurut Suwandi, publik kini mempertanyakan bagaimana Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Takalar dapat memberikan kesempatan kedua kepada pihak pelaksana yang sudah jelas tidak mampu menjalankan proyek sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
“Apakah masih ada jaminan bahwa pelaksanaan proyek ini bisa berjalan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan?” tanyanya.
Sebagai Ketua Pemantik, Suwandi mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat agar anggaran negara yang digunakan dapat benar-benar memberikan hasil yang optimal.
Suwandi juga menyatakan bahwa masyarakat telah menyampaikan keluhan dan kekecewaannya terkait kualitas pekerjaan bedah rumah yang dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi.
“Mereka merasa tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan setelah menunggu begitu lama,” ujar Suwandi.
Hal ini tentu berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang menyelenggarakan program tersebut.
“Jangan sampai masyarakat merasa dikecewakan dan merasa bahwa anggaran yang mereka terima tidak sebanding dengan hasil yang didapat,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan yang dilontarkan oleh masyarakat maupun Ketua Pemantik.
Dengan adanya masalah ini, masyarakat berharap agar pemerintah daerah lebih teliti dalam memilih kontraktor serta memperhatikan kualitas pekerjaan yang dilakukan.
Pemerintah diharapkan bisa memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan dapat memberi manfaat maksimal bagi rakyat, sesuai dengan harapan mereka.
Mengingat anggaran yang digunakan berasal dari uang negara, maka transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan harus menjadi prioritas utama demi menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Jf Daengku)
