Jakarta, // Kilasnusantara.id – Pengacara kondang Erles Rareral, S.H., M.H.,di Jakarta,Senin (9/11/2026),menegaskan satu hal yang tegas Jangan berhenti hanya pada tersangka!
Menurut Erles,kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka.Aparat penegak hukum wajib mengungkap secara menyeluruh,siapa yang memerintahkan,siapa yang mengendalikan,dan siapa aktor intelektual di balik dugaan operasi penyadapan tersebut,sampai ke akar-akarnya,ungkapnya.
Erles memperingatkan,jika dugaan penyadapan itu terbukti dilakukan secara ilegal,tanpa dasar hukum yang sah,dan tujuannya untuk melumpuhkan Presiden, mengendalikan jalannya pemerintahan,atau menggulingkan pemerintahan yang sah,maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur teknis.
Ini berpotensi menjadi ancaman serius terhadap keamanan negara, perlindungan informasi strategis, dan kewibawaan lembaga kepresidenan,tegasnya.
Erles pun menyinggung Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur tentang makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sebelumnya,Bareskrim Polri pada 3 November 2026 telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan,akses tanpa hak,dan penghapusan data elektronik. Sasaran yang disebut termasuk nomor telepon Presiden Prabowo, pimpinan partai,pengusaha,hingga aktivis.
Kemudian pada Kamis,5 November 2026,Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka baru berdasarkan keterangan resmi Bareskrim Polri.Dugaan penyadapan tersebut diduga dilakukan dengan cara memasukkan sejumlah nomor telepon ke server Lawful Interception Management System, atau LIMS,tanpa verifikasi dan tidak lewat prosedur penyadapan yang berlaku.
Kepala BIN Muhammad Herindra pada Jumat,6 November 2026,juga menyebut dugaan penyadapan itu ilegal dan diduga mengarah ke makar.
Karena itu,Erles menuntut Bareskrim Polri bekerja secara profesional,transparan, independen,dan akuntabel.
Tuntutannya jelas: ungkap siapa yang memerintahkan dan menginisiasi,bongkar aktor intelektual beserta jaringannya, telusuri siapa penerima,pengguna, dan pihak yang memperoleh manfaat dari hasil penyadapan, serta amankan seluruh bukti digital, rekaman,log sistem,dan dokumen perintah.
Erles menutup dengan kalimat keras:
“Rakyat bersama Presiden, Bersihkan istana dari segala anasir jahat.Bongkar aktor intelektualnya. Jangan hanya berhenti pada pelaku di lapangan.Siapa pun yang terlibat harus diproses secara hukum. Kedaulatan negara dan kehormatan konstitusi tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun!”
Kini publik menunggu.Bareskrim membongkar sampai ke akar-akarnya?
Catatan Redaksi: Seluruh pihak yang disebut dalam berita ini masih berstatus diduga dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(Tim Red)
