LAMPUNG SELATAN – Meski aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan tidak menurunkan kewaspadaan.
Kesiapan peralatan, personel, sistem peringatan dini, pusat kendali, hingga posko terpadu di desa-desa pesisir diperkuat untuk memastikan seluruh kekuatan respons bencana dapat segera digerakkan apabila situasi berkembang menjadi kondisi darurat.
Langkah tersebut ditegaskan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama saat memimpin rapat koordinasi terpadu bersama Forkopimda sekaligus mengecek kesiapan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan, Senin sore (7/9/2026).
“Hari ini kondisi Gunung Anak Krakatau sudah lebih membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun, kita tetap harus mengantisipasi kejadian terburuk. Jangan sampai kita lengah ketika kondisi sudah mulai membaik,” tegas Bupati Egi.
Menurut Egi, kondisi yang mulai membaik justru harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh perangkat penanggulangan bencana benar-benar siap, bukan menjadi alasan untuk mengurangi kewaspadaan.
Karena itu, pengecekan dilakukan langsung terhadap kesiapan alat, personel, fasilitas komando, dan mekanisme respons menghadapi perubahan situasi.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemkab Lampung Selatan menetapkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD sebagai posko gabungan Forkopimda. Pusdalops akan menjadi pusat koordinasi pemantauan kondisi, komunikasi, pengumpulan informasi, hingga pengendalian respons apabila terjadi keadaan darurat.
Penguatan kesiapsiagaan juga diperluas hingga tingkat desa. Pemkab Lampung Selatan akan membentuk posko terpadu di desa-desa prioritas pesisir yang merupakan bagian dari kawasan Desa Tangguh Bencana (Destana). Posko tersebut ditargetkan mulai disiapkan dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Kita sudah menentukan Pusdalops sebagai posko terpadu. Selanjutnya, dalam satu sampai dua hari ke depan kita akan membentuk posko terpadu di desa-desa prioritas pesisir. Ini bagian dari langkah kita untuk memastikan apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga, kita sudah siap,” ujar Egi.
Kesiapan operasional BPBD juga diperkuat dengan pengecekan berbagai peralatan penanggulangan bencana, mulai dari tenda, perahu karet, pelampung, tandu, genset, hingga perlengkapan penyelamatan dan pendukung lainnya.
Bagi Egi, pengecekan peralatan bukan sekadar memastikan barang tersedia, tetapi juga untuk mengetahui kemampuan riil yang dimiliki daerah ketika harus melakukan penanganan di lapangan. Karena itu, ia meminta BPBD menginventarisasi secara menyeluruh peralatan yang tersedia, kebutuhan yang masih kurang, maupun perlengkapan yang berlebih.
“Kita harus tahu alat yang kita punya, alat yang kurang, dan alat yang berlebih. Lakukan penajaman perencanaan agar kebutuhan penanggulangan bencana benar-benar terukur dan kesiapsiagaan kita semakin kuat,” katanya.
Selain peralatan, kesiapan sistem kendali dan informasi menjadi bagian penting dalam respons bencana. Bupati Egi meninjau Gedung Pusdalops BPBD, termasuk Warning Receiver System (WRS) New Generation yang berfungsi menerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.
Ia juga mengecek ruang Command Center yang dilengkapi LED videotron dan video wall untuk mendukung pemantauan data secara real-time selama 24 jam. Teknologi early warning system yang tersedia turut menjadi bagian dari perangkat deteksi dini untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat ketika terjadi potensi ancaman bencana.
Kesiapan tidak hanya berhenti di ruang kendali. Bupati Egi meminta BPBD memastikan jalur evakuasi dan titik kumpul masyarakat dalam kondisi layak dan dapat digunakan secara optimal. Pemeriksaan tersebut penting agar apabila terjadi keadaan darurat, proses evakuasi dapat dilakukan tanpa hambatan.
Di sisi perlindungan masyarakat, Pemkab Lampung Selatan bersama Forkopimda terus memaksimalkan distribusi masker untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik.
Langkah tersebut berjalan beriringan dengan penguatan komunikasi publik agar setiap perkembangan situasi dapat diterima masyarakat melalui informasi yang cepat, akurat, dan terkoordinasi.
“Percayakan informasi kepada pemerintah daerah. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru menimbulkan kepanikan. Kominfo harus berkoordinasi dengan BPBD agar ruang komunikasi dan informasi kepada masyarakat dibuka secara jelas, cepat, dan akurat,” tegasnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil. Sejumlah posko kesehatan di desa-desa yang sebelumnya terdampak tsunami 2018 disiapkan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat apabila kondisi membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Kita utamakan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Semua langkah yang kita lakukan harus bermuara pada keselamatan dan kesehatan masyarakat Lampung Selatan,” ujar Egi.
Sementara itu, kebijakan pembelajaran secara daring akan terus dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Penyesuaian kebijakan akan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan informasi dari instansi terkait.
Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, Pemkab Lampung Selatan juga akan menggelar simulasi kebencanaan setelah kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup stabil. Simulasi akan diarahkan pada pemahaman prosedur evakuasi dan penyelamatan diri, terutama dalam menghadapi potensi tsunami.
“Simulasi jangan hanya dilakukan di satu tempat. Kita harus membangun kesiapsiagaan di seluruh wilayah. Minimal dua kali dalam setahun harus ada pelatihan dan simulasi agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat,” kata Egi.
Dengan penguatan posko, kesiapan peralatan dan personel, optimalisasi sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas masyarakat, Pemkab Lampung Selatan memastikan kesiapsiagaan tidak berhenti pada pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Setiap unsur penanggulangan bencana disiapkan agar mampu bergerak cepat dan terkoordinasi ketika kondisi di lapangan menuntut respons darurat. (Nzr/lmhr)
