KOTA CIMAHI, KilasNusantara.id — Wali Kota Ngatiyana menegaskan penanganan banjir menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun 2026 di Kota Cimahi.
Hal itu disampaikan Ngatiyana saat diwawancarai awak media usai menghadiri entry meeting pelaksanaan PPM di Kecamatan Cimahi Utara, Rabu (13/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Ngatiyana hadir bersama Kejaksaan Negeri Cimahi dan Inspektorat untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat agar berjalan sesuai aturan dan terhindar dari pelanggaran.
“Saat ini kita menginginkan ada penyelesaian banjir. Jangan sampai terus terjadi di wilayah-wilayah Kota Cimahi. Itu menjadi prioritas utama sebelum pembangunan lainnya,” ujar Ngatiyana.
Menurutnya, pelaksanaan PPM 2026 harus fokus pada pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama penanganan drainase dan saluran air yang selama ini menjadi penyebab genangan saat hujan deras turun.
Ia menjelaskan, program PPM merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang bertujuan mempercepat pembangunan lingkungan melalui keterlibatan masyarakat langsung di tingkat RT dan RW.
“PPM ini konsepnya dari bawah, dari masyarakat. Karena itu kami ingin pembangunan berjalan cepat dan tepat sasaran,” katanya
Ngatiyana menyebut Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan sekitar 16 program strategis daerah pada tahun 2026 yang seluruhnya mendapat pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan Negeri agar pelaksanaannya berjalan tertib dan akuntabel.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, Pokmas, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Selain itu, ia mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan melalui PPM tidak tumpang tindih dengan proyek reguler pemerintah yang juga sedang berjalan di sejumlah wilayah Kota Cimahi.
“Selain PPM, masih ada pembangunan reguler. Jangan sampai tumpang tindih, terutama soal drainase dan saluran air. Jadi semuanya harus terkoordinasi agar mudah dilakukan pengecekan,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat memahami aturan pelaksanaan program dengan baik sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat serta mampu mengurangi persoalan banjir yang masih menjadi keluhan warga di berbagai wilayah Kota Cimahi.
(Dedi Irawan)
