Cirebon KilasNusantara.id
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya atas makanan dan minuman serta jasa kesenian dan hiburan dalam rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta perwakilan pelaku usaha hiburan, Jumat (6/3/2026).
Rapat kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda sebelumnya, termasuk audiensi dengan para pelaku usaha hiburan di wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam pembahasan itu, DPRD menekankan pentingnya peningkatan kontribusi sektor hiburan terhadap PAD tanpa mengabaikan aspek moralitas serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra menegaskan, DPRD berperan memastikan adanya kesetaraan dalam penerapan aturan sehingga tidak ada pihak yang diperlakukan berbeda.
“Kami hanya memantau kesetaraan hukum. Jangan sampai pemerintah daerah terlihat berpihak, karena sebagai pemerintah daerah kita tidak boleh berpihak sepihak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa para pelaku usaha tetap dapat melakukan berbagai inovasi dan kreativitas dalam strategi pemasaran, selama tidak berdampak pada penurunan pendapatan pajak daerah.
“Boleh berkreasi dalam marketing atau apapun, asalkan jangan sampai menurunkan pendapatan pajak. Kami ingin adanya kerja sama antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha,” tambahnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana menyampaikan, pemerintah daerah menyambut baik perkembangan usaha hiburan yang dinilai turut mendukung pertumbuhan daerah, terutama dari sektor pariwisata.
“Kami sudah menyambut baik usaha hiburan yang menjadikan Cirebon berkembang. Cirebon menuju kawasan metropolitan, salah satunya didukung dari sektor wisata. Alhamdulillah saat ini sudah banyak yang berkembang, ada sekitar 12 tempat yang memiliki kriteria sebagai tempat hiburan,” ujar Erus.
Beberapa tempat tersebut di antaranya Mountir Kape, Black Ide, Versus, Most Moss, Cage Kapuas, Dirty Karaoke, Benoa Kopi, Karaoke Hotel Apita, Dita, dan sejumlah tempat hiburan lainnya yang berkembang di Kabupaten Cirebon.
Erus juga menjelaskan bahwa Bapenda telah melakukan kunjungan langsung kepada para pelaku usaha sebagai bagian dari pengawasan serta upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dalam proses tersebut, ditemukan beberapa tempat usaha yang telah menyesuaikan tarif hingga menekan angka sekitar 40 persen.
Melalui rapat kerja ini, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon berharap terbangun sinergi antara pemerintah daerah, Bapenda, Satpol PP dan para pelaku usaha, sehingga potensi pajak dari sektor makanan, minuman, serta jasa hiburan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon.
Sumber : (Humas DPRD Kabupaten Cirebon)
Pewarta : Gunawan
