Ketua DPRD Pangandaran Soroti Kerusakan Jalan Wisata Akibat Kendaraan Bertonase Berat

PANGANDARAN, KilasNusantara.id — 21 Juni 2025, Infrastruktur jalan yang seharusnya menjadi penunjang utama sektor pariwisata kini justru menjadi perhatian serius Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin. Dalam pernyataannya pada Sabtu (21/06/2025).

Asep mengungkapkan kekhawatirannya atas mulai rusaknya jalur penghubung antara kawasan wisata Pantai Pangandaran menuju Parigi, meski jalan tersebut tergolong baru dibangun.

Menurut Asep, salah satu penyebab utama kerusakan tersebut adalah masuknya kendaraan bertonase berat yang melintasi jalur tersebut secara terus-menerus. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan spesifikasi teknis jalan yang dirancang hanya untuk kendaraan ringan dan menengah.

“Jalan itu belum lama dibangun, tapi sekarang sudah mulai rusak. Saya cium ada gelagat tidak beres—ternyata kendaraan besar-besar masuk ke sana,” ujar Asep dengan nada kecewa.

Ia mengungkapkan bahwa kerusakan jalan terlihat jelas di beberapa titik, khususnya di kawasan Karangtirta yang kini mulai dipenuhi lubang dan permukaan jalan yang terkelupas.

Asep menilai bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya tindakan tegas dari pihak terkait membuat kondisi ini semakin parah. Ia menyebutkan bahwa keberadaan kendaraan dengan muatan berlebih harus menjadi perhatian khusus, karena tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga berisiko mengganggu kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan, terutama wisatawan.

“Yang seperti itu harus ditegur. Di Karangtirta itu sekarang jalannya sudah bolong-bolong. Ditambah musim hujan, beban berat dari kendaraan itu mempercepat kerusakan. Kita bangun jalan tentu ada perhitungan daya tahannya,” tegas Asep.

Sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, Asep mendorong pemerintah kabupaten untuk segera turun tangan. Ia meminta agar aturan pembatasan tonase kendaraan diberlakukan secara ketat dan disertai pengawasan di lapangan.

Menurutnya, jika tidak ada tindakan nyata, maka kerusakan jalan ini akan terus melebar dan akhirnya menimbulkan beban anggaran yang tidak sedikit.

“Saat ini Pemkab sedang menjalankan program efisiensi anggaran. Jangan sampai upaya itu sia-sia hanya karena kita harus bolak-balik memperbaiki jalan rusak akibat pelanggaran aturan. Kalau tidak cepat ditindak, ini akan jadi masalah berkepanjangan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa sektor pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi Pangandaran. Keberadaan jalan yang rusak tentu akan menurunkan kenyamanan wisatawan dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap citra daerah sebagai destinasi unggulan di Jawa Barat.

“Pangandaran ini hidup dari pariwisata. Kita semua punya tanggung jawab menjaga fasilitas umum agar tetap layak pakai. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak justru merugikan masyarakat luas,” tambah Asep.

Di akhir pernyataannya, Asep mengajak semua pihak untuk peduli terhadap kelestarian infrastruktur daerah. Ia berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat bisa diwujudkan guna menjaga keberlanjutan pembangunan serta memastikan fasilitas publik digunakan sebagaimana mestinya.

“Kita harus sadar, membangun jalan itu tidak mudah, butuh biaya besar dan waktu panjang. Tapi merusaknya bisa hanya dalam hitungan bulan kalau tidak dikontrol. Jadi mari jaga bersama, demi Pangandaran yang lebih maju dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sysfarras