GUNUNGKIDUL (DIY), KilasNusantara.id — Puluhan warga Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, bersama Pos Pengaduan Rakyat (Pos-PERA) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Gunungkidul, Kamis (21/11/2024).
Mereka memprotes kepemimpinan Lurah yang dianggap arogan dan menyoroti dugaan praktik Nepotisme dalam struktur pemerintahan kalurahan.
Warga menilai birokrasi di Kalurahan Natah berjalan tidak transparan dan cenderung merugikan masyarakat.
Dalam aksi ini, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pengunduran diri lurah dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dani Eko Wiyono, Koordinator Pos-PERA, mengungkapkan bahwa sebagian besar perangkat kalurahan diduga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan lurah.
Selain itu, warga mendesak penyelesaian dugaan Pungutan Liar (Pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang hingga kini belum dikembalikan kepada masyarakat.
“Lurah Natah ini memiliki terlalu banyak persoalan. Ada nepotisme, ada pungli, dan itu sangat merugikan warga. Kami menuntut perubahan segera,” ujar Dani.
Rencana audiensi warga dengan DPRD Gunungkidul tidak berjalan mulus. Ketidakhadiran lurah dalam forum tersebut memicu kekecewaan, hingga warga memilih walk out dari pertemuan.
“Kami sangat kecewa lurah tidak hadir. Kalau tuntutan ini tidak segera dipenuhi, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Dani.
Dani juga menambahkan bahwa Pos-PERA bersama warga akan terus memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan adil.
“Kami akan melawan sampai pemerintah mampu bertindak tegas terhadap lurah yang arogan dan hanya mementingkan diri sendiri,” pungkasnya.
Aksi ini mendapat perhatian luas dari publik. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut ini, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menciptakan birokrasi yang lebih baik di Kalurahan Natah.
(RA)
