JAWA BARAT, Kilas Nusantara — Praktisi Hukum dari Peradi Kota Bandung Fidelis Giawa S.H, menilai anggaran pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan DPRD Jawa Barat dalam APBD 2023 perlu di-breakdown.
Menurut Fidelis Giawa, pasalnya, dalam APBD 2023 anggaran pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan sekretariat DPRD Jawa Barat yang tercatat nyaris mencapai Rp10 Miliar atau nilainya Rp9.780.127.034.
“Perlu di-Breakdown pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan yang mana yang anggarannya nyaris menghabiskan Rp10 Miliar uang APBD 2023 di Sekretariat DPRD Jabar,” ujar Fidelis Giawa, saat dihubungi wartawan, (Jumat, 19/5/2023).
Fidel sapaan akrab Fidelis Giawa menjelaskan bahwa kalau anggaran fantastis seperti ini, perbaikan atau rehabilitasi sampai Rp 10 Miliar, perlu di breakdown rehabilitasi kerusakan yang mana.
“Perlu di breakdown rehabilitasi kerusakan yang mana yang dimaksud. Kalaupun benar ada bagian-bagian gedung yang rusak, menurut saya nilainya sangat fantastis hampir 10 milyar rupiah. Uang 10 milyar rupiah itu bisa bangun gedung baru seluas 2500 m2 lho,” selidik Fidel.
Fidel berkata demikian karena meyakini banyak yang kecurigaan terkait anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan. Atau mungkin bisa diperhalus dengan menyebutnya tumpang tindih.
“Saya lihat dari nomenklatur anggaran ada peluang tumpang tindih, misalnya anggaran biaya operasi, padahal dalam pagu anggaran yang disetujui ada juga biaya tunjangan komunikasi dan tunjangan transportasi yang jelas-jelas merupakan bagian dari operasional anggota dewan,” terang Fidel.
Fidel menyebut anggaran biaya operasi karena dia juga mengetahui di APBD 2023 Sekretariat DPRD Jabar juga ada belanja operasi yang nilainya mencapai Rp7,400 miliar.
Selain itu, Fidel juga mengatakan terlepas dari setiap belanja fantastis yang dibebankan pemerintah provinsi ke pundak rakyat Jawa Barat, anggaran yang digunakan lewat kantong APBD 2023 Sekretariat DPRD Jabar itu mubazir.
“Namun terlepas dari tiap belanja fantastis yang dibebankan di pundak rakyat Jabar tersebut. Saya melihat, bahwa anggaran yang digunakan DPRD JABAR baik untuk anggota, sarana dan prasarana menjadi mubadzir ,” bebernya.
Fidel bisa berkata demikian karena dia mengaku tidak melihat adanya kinerja anggota DPRD Jabar khususnya di bidang fungsi pengawasan pemerintahan, Ridwan Kamil.
“Contohnya, ada beberapa aspirasi rakyat yang menonjol seperti mempertanyakan pembangunan mesjid Aljabar dan Monumen Covid-19, tapi tak ada respon dari DPRD JABAR secara kelembagaan. Yang ada hanya respon dari anggota DPRD secara perorangan,”pungkas Fidel.
(Dedi Irawan)
