Cirebon KilasNusantara.id
Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan pemerintah desa dalam rapat kerja bersama Inspektorat Kabupaten Cirebon, Jumat (6/3/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan efektif dan akuntabel.
Menurutnya, hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat perlu dievaluasi secara berkala agar berbagai temuan dapat segera diselesaikan, sekaligus menjadi bahan perbaikan tata kelola pemerintahan desa.
“Kami dari DPRD akan melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang berkaitan dengan temuan hasil pemeriksaan,” ujar Rohayati.
Ia menambahkan, pengawasan DPRD tidak hanya berhenti pada pembahasan laporan, tetapi juga diarahkan pada pemantauan langsung di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Selain itu, Komisi I juga mendorong agar koordinasi antara DPRD dan Inspektorat terus diperkuat, sehingga proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dan transparan.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon, Deden Epi Saepina, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa setiap tahun Inspektorat melakukan pemeriksaan berkala terhadap pemerintah desa di Kabupaten Cirebon.
Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan pengelolaan anggaran desa, khususnya dana desa, dilaksanakan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun keuangan.
Deden menyampaikan bahwa sebagian besar temuan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Namun demikian, masih terdapat sejumlah temuan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut.
Beberapa temuan berkaitan dengan pengadaan barang yang perlu dilakukan pengembalian keuangan. Selain itu, dari sisi administrasi juga masih ditemukan ketidaktertiban, misalnya barangnya ada tetapi bukti administrasi atau nota pendukungnya belum lengkap,” jelasnya.
Menurutnya, Inspektorat terus mendorong pemerintah desa untuk segera menindaklanjuti setiap temuan tersebut agar tata kelola keuangan desa semakin tertib, transparan, dan akuntabel.
Melalui rapat kerja ini, DPRD dan Inspektorat berharap pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran desa di Kabupaten Cirebon.
Sumber : (Humas DPRD Kabupaten Cirebon)
Pewarta : Gunawan
