Bandung || Kilasnusantara.id – Musim kemarau 2026 membawa peningkatan risiko kebakaran di Kabupaten Bandung. Dalam paparan data penanganan kebakaran 2026 yang disampaikan pada rapat koordinasi rutin bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung M. Toha, Soreang, Selasa (22/9/2026), tercatat 577 kejadian kebakaran dengan luas area terdampak mencapai 47,61 hektare.
Bupati Bandung Dadang Supriatna atau akrab disapa KDS menyoroti kondisi tersebut sebagai bagian dari ancaman yang harus diantisipasi selama musim kemarau, terutama karena kebakaran tidak hanya terjadi pada lahan, tetapi juga menyasar berbagai objek di wilayah Kabupaten Bandung.
Dari 577 kejadian yang tercatat dalam paparan tersebut, 561 kejadian merupakan penanganan di Kabupaten Bandung, sedangkan enam belas lainnya merupakan perbantuan di luar wilayah. Dari total luasan terdampak 47,61 hektare, sebanyak 46,54 hektare berada di Kabupaten Bandung dan 1,07 hektare merupakan wilayah perbantuan.
Kebakaran hutan dan lahan menjadi bagian terbesar dari catatan tersebut. Disdamkar mencatat 251 kejadian karhutla dengan luas area terdampak 43,13 hektare. Sebanyak 246 kejadian terjadi di Kabupaten Bandung dengan luasan 42,17 hektare, sedangkan lima kejadian lainnya merupakan perbantuan dengan luasan 0,96 hektare.
Data objek yang terbakar dalam paparan juga menunjukkan kebakaran tidak hanya mengenai lahan. Semak belukar menjadi salah satu objek dengan porsi terbesar, disusul rumah tinggal serta sejumlah objek lainnya.
KDS meminta kesiapsiagaan menghadapi kebakaran diperkuat, terutama dari sisi personel, armada dan pos pemadam. Menurut dia, meningkatnya kejadian membutuhkan dukungan sarana yang memadai agar petugas dapat merespons laporan masyarakat secara cepat.
“Saya dengar laporan, seragam petugas Damkar saja cuma punya satu. Saya minta harus terpenuhi kebutuhannya, termasuk armada juga posko damkar kita tambah,” kata KDS.
Ia juga menyoroti wilayah yang memiliki jangkauan pelayanan relatif jauh, seperti Kecamatan Kertasari dan Pacet. Menurutnya, penguatan sarana pemadam perlu mempertimbangkan luas wilayah dan jarak tempuh menuju lokasi kejadian.
KDS juga turut mendorong pembangunan Pos Damkar di Bojongsoang. Pemkab Bandung, kata dia, telah memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut dan pembangunan dapat dikaji melalui APBD.
“Kalau bisa bangunkan dengan dana APBD,” ujarnya.
Ancaman kemarau yang dibahas dalam rakor tidak hanya berkaitan dengan kebakaran. KDS meminta perangkat daerah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi semakin parah.
Ia menyebut sumber air untuk SPAM di wilayah Bandung Selatan telah mengalami penurunan sekitar 50 persen. “Antisipasi wilayah mana saja yang rawan krisis air bersih,” kata KDS.
Menurut dia, pemetaan wilayah rawan diperlukan agar distribusi air menggunakan tangki dapat dipersiapkan sesuai kebutuhan dan tidak menunggu sampai masyarakat mengalami kekurangan air.
Kondisi kebakaran selama musim kemarau juga sebelumnya terlihat dalam data berkala Disdamkar. Hingga Agustus 2026, Disdamkar mencatat 468 kejadian kebakaran, dengan lonjakan pada Juli sebanyak 135 kejadian dan Agustus 134 kejadian. Pada Juli, 100 dari 135 kejadian tersebut merupakan kebakaran semak belukar atau karhutla.
Memasuki September, Disdamkar juga mencatat 42 kejadian kebakaran hanya dalam periode 1–6 September 2026. Sebagian besar kejadian terjadi pada semak belukar, lahan kosong, kebun dan tumpukan sampah.
Rangkaian data tersebut memperlihatkan tingginya aktivitas penanganan kebakaran pada periode kering. Karena itu, KDS meminta kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi diperkuat melalui kesiapan personel, armada, pos pemadam serta pemetaan wilayah yang memiliki risiko kebakaran dan krisis air.
