KOTA CIMAHI, KilasNusantara.id — Ketua DPRD Wahyu Widyatmoko didampingi Wakil Ketua I DPRD H. Nabsun dan Wakil Ketua II DPRD Agung Yudaswara memimpin Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita No.5, Cimahi, Jumat (14/8/2026).
Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI menyambut HUT RI ke-81.
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, jajaran Forkopimda Kota Cimahi, para kepala OPD, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.
Dalam agenda tersebut, jajaran DPRD Kota Cimahi bersama unsur eksekutif dan Forkopimda mengikuti dan mendengarkan secara langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Rapat Paripurna ini merupakan agenda rutin tahunan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi momentum memperingati kemerdekaan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat persatuan serta menyatukan semangat pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah.
Dalam pidatonya, Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahannya. Prabowo mengatakan, selama 663 hari, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara, termasuk sejumlah persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Ia mengakui masih terdapat berbagai persoalan dan janji yang belum sepenuhnya diselesaikan. Namun, menurutnya, pemerintah telah menunjukkan bahwa persoalan yang sebelumnya dianggap sulit dapat mulai diselesaikan melalui keberanian mengambil keputusan, kerja keras dan gotong royong.
Salah satu capaian yang disoroti adalah sektor pangan. Prabowo menyebut target swasembada pangan yang sebelumnya diperkirakan tercapai dalam empat tahun berhasil dicapai dalam waktu sekitar satu tahun.
Indonesia disebut telah mencapai swasembada sejumlah komoditas, antara lain beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Sementara itu, pemerintah masih mengejar swasembada daging sapi dan kerbau yang ditargetkan dapat dicapai dalam lima hingga enam tahun ke depan.
Pemerintah juga telah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen dan menyederhanakan aturan penyalurannya guna meningkatkan produktivitas petani.
Di sektor energi, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah mulai mewujudkan swasembada energi melalui pemanfaatan biodiesel berbasis kelapa sawit.
Mulai 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri setelah mampu memproduksi diesel dengan campuran biodiesel B50. Kebijakan tersebut, menurut Prabowo, mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau sekitar 9,5 miliar dolar AS.
Prabowo menegaskan, berbagai capaian tersebut bukan alasan bagi pemerintah untuk berpuas diri, melainkan menjadi dorongan untuk bekerja lebih keras.
“Ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi,” ujar Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyebut pemerintah menemukan sekitar 1.074 BUMN beserta berbagai anak, cucu hingga cicit perusahaan. Pemerintah kemudian melakukan restrukturisasi dan telah menutup 290 BUMN. Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang dipertahankan paling banyak sekitar 300 perusahaan.
Prabowo mengatakan hanya BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi rakyat yang akan dipertahankan. Dari restrukturisasi tersebut, pemerintah mengklaim telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun dan menargetkan penghematan lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026.
Menutup pidatonya, Prabowo menegaskan pembangunan bangsa bukan pekerjaan pemerintah semata, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai sebagai peristiwa sejarah, tetapi harus diwujudkan melalui manfaat yang benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat,” tegas Prabowo.
(Dedi Irawan)
