CIAMIS, KilasNusantara.id — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, menuai sorotan. Sejumlah pengelola Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) disebut sulit dihubungi dan terkesan tertutup saat dimintai keterangan oleh awak media maupun pengawas sosial.
Sorotan itu bermula ketika tim media menemukan lembar informasi menu di salah satu SPPG di wilayah Banjarsari yang mencantumkan harga nasi sebesar Rp2.900 per porsi. Temuan tersebut memunculkan tanda tanya, sehingga media mencoba melakukan konfirmasi langsung ke salah satu lokasi SPPG. Namun saat didatangi, tidak ada pihak pengelola di tempat.
Situasi serupa disebut terjadi di sejumlah titik lainnya. Dari total 15 kepala SPPG di Kecamatan Banjarsari, hampir seluruhnya dinilai sulit memberikan akses informasi. Berbagai upaya komunikasi telah dilakukan, mulai dari pesan singkat, sambungan telepon, hingga mendatangi lokasi operasional secara langsung. Akan tetapi, tidak ada respons maupun penjelasan resmi yang diberikan.
Bahkan, kondisi tersebut juga disebut terjadi di bawah koordinasi Koordinator Kecamatan (Korcam) bernama Sikun, yang hingga kini juga belum memberikan tanggapan.
Sikap tertutup para pengelola SPPG ini memicu pertanyaan publik. Pasalnya, program MBG merupakan kegiatan yang menggunakan anggaran negara sehingga pelaksanaannya dituntut transparan dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat.
“Yang menjadi pertanyaan, kenapa seluruh pengelola terkesan serentak memilih diam dan menghindari komunikasi. Ini justru menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujar salah seorang pengawas sosial, Kamis (21/5/2026).
Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai dugaan di tengah publik, mulai dari indikasi ketidaksesuaian harga menu, perbedaan antara laporan administrasi dengan kondisi di lapangan, hingga dugaan belum lengkapnya dokumen pertanggungjawaban seperti laporan hasil pengawasan dan pengendalian.
Minimnya penjelasan dari pihak pengelola dinilai semakin memperkuat asumsi negatif yang berkembang. Masyarakat pun meminta adanya keterbukaan agar program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat itu tidak kehilangan kepercayaan publik.
Hingga berita ini ditulis, belum ada satu pun kepala SPPG se-Kecamatan Banjarsari maupun pihak Korcam yang memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai pertanyaan yang muncul.
Publik kini mendesak Pemerintah Kabupaten Ciamis serta instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan evaluasi dan pemeriksaan, guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.
Sysfarras
