KOTA BENGKULU, Kilasnusantara.id – Program pembangunan sanitasi skala individu sekala perkotaan berupa tangki septik (septic tank) yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Sepang,Kecamatan Kampung Melayu,kota Bengkulu, provinsi Bengkulu,kembali menyita perhatian publik dan memicu kontroversi besar.Program yang merupakan turunan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta dikelola melalui Dinas PUPR Kota Bengkulu ini,menyerap anggaran mencapai miliaran rupiah baik pada tahun 2024 maupun 2025.
Namun ironisnya,alokasi dana negara yang nilainya fantastis tersebut diduga kuat hanya menjadi ajang pemborosan dan penyalahgunaan wewenang, Terbukti dari pelaksanaannya yang tidak memenuhi standar teknis, kualitas pekerjaan yang sangat dipertanyakan,hingga tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan pantauan tim awak media di lapangan,diduga kegagalan program ini sudah terlihat jelas sejak pelaksanaan tahun 2024 lalu.Salah satu unit yang dibangun justru tidak dapat dimanfaatkan sama sekali oleh warga penerima bantuan dengan permasalahan yang sangat mendasar,yaitu bangunan dibuat tanpa bilik atau dinding penutup.
Salah seorang warga penerima manfaat mengaku dengan jujur bahwa bantuan yang diterima tahun 2024 lalu tidak difungsikan.
“Bantuan tahun 2024 tidak dipakai,ini sudah ditutup.Untuk di tahun 2025 karena bantuan yang sama juga tidak dilengkapi bilik atau bangunan penutup WC MCK,maka kita masukan di dalam,” ungkap warga tersebut.
Diduga kuat permasalahan utama terletak pada spesifikasi teknis pekerjaan yang tidak lengkap dan tidak layak.Pembangunan yang dilakukan diduga hanya sebatas membuat struktur tangki di permukaan tanah tanpa dilengkapi bilik atau bangunan penutup (MCK) yang memadai.Akibatnya, fasilitas tersebut tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya,sehingga uang negara yang sudah dikeluarkan nilainya menjadi nol manfaatnya dan hanya menjadi tugu peringatan pemborosan.
Yang semakin memperparah persoalan dan menimbulkan keheranan publik,di tahun 2025 kegiatan yang serupa kembali diluncurkan dengan nilai anggaran yang juga tidak sedikit.Ironisnya terindikasi sangat jelas adanya warga yang pada tahun 2024 bantuan nya tidak berjalan dan tidak terpakai,justru kembali tercatat sebagai penerima manfaat di tahun 2025.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar dan sangat menyakitkan bagi masyarakat lainnya.di satu sisi ada warga yang mendapatkan bantuan berulang kali padahal bantuan sebelumnya diduga tidak dimanfaatkan dengan baik,namun di sisi lain masih banyak warga lain yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah justru tidak tersentuh sama sekali.
Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya ketimpangan sosial yang mencolok dalam penyaluran bantuan,serta indikasi kuat terjadinya penyimpangan prosedur administrasi.Publik pun menduga kuat hal ini diduga merupakan pola yang disengaja sehingga terindikasi terjadi korupsi berjamaah,diduga ada pengaturan data penerima yang tidak transparan demi kepentingan kelompok tertentu,sehingga hak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru dicuri dan dialihkan.
Selain masalah administrasi,aspek teknis dan kualitas pekerjaan menjadi sorotan utama yang sangat memprihatinkan.Hingga saat ini,mutu dan kualitas bangunan sangat dipertanyakan, baik dari segi spesifikasi material yang digunakan maupun komposisi campuran bahan adukan yang diduga tidak sesuai takaran.
Terlihat jelas pada salah satu unit tahun 2025 yang belum lama selesai dikerjakan,diduga sudah muncul retak-retak pada struktur beton dalam waktu yang sangat singkat,bahkan badan tangki sudah terpisah atau menggeser dari permukaan tanah.Pondasi yang terlihat tidak kokoh dan pelaksanaan yang sembarangan ini menjadi bukti nyata bahwa proyek bernilai miliaran rupiah ini diduga hanya mengejar target volume pekerjaan semata tanpa memperdulikan standar teknis dan keamanan struktur.
Hingga berita ini diturunkan,tim media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait baik dari tingkat pelaksana maupun dinas pengelola,namun hingga saat ini belum ada satupun pihak yang dapat dihubungi untuk memberikan penjelasan,
Kondisi ini semakin memperkuat anggapan bahwa diduga pengelolaan program sanitasi tersebut tidak memperhatikan aspek perencanaan,teknis,maupun keadilan sosial bagi masyarakat, Uang negara yang seharusnya menjadi berkah justru terbuang percuma,dan diduga besar kemungkinan masuk ke kantong-kantong oknum yang tidak bertanggung jawab.
Diharapkan agar kiranya Inspektorat Daerah,Badan Pengawasan,dan aparat penegak hukum dapat segera turun tangan melakukan audit menyeluruh, Mulai dari pemeriksaan data penerima manfaat,uji mutu dan kualitas material,hingga penelusuran aliran anggaran miliaran tersebut.Jangan biarkan praktik buruk ini terus berlanjut dan merugikan negara serta masyarakat luas.
Kaperwil Provinsi Bengkulu,
