Depok KilasNusantara.id
Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG bersubsidi yang diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diatur utamanya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 (diubah dengan UU Cipta Kerja)
Pasal ini merupakan landasan utama hukum pidana untuk penyalahgunaan BBM dan Gas subsidi.
Awak media meminta kepada APH segera tangkap dan penjarakan para pelaku penyalahgunaan barang bersubsidi.dan meminta kepada BPH migas SPBU nya segera di tindak,agar tidak ada lagi praktik penyalahgunaan subsidi baik pertalite dan bio solar.
Red.
