BOGOR – Kilasnusantara.id
Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Kabupaten Bogor kembali memicu keresahan warga. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada operasional SPBU 34.166.04 Cibungbulang (Galuga), yang diduga kuat menjadi “pangkalan” bagi para pengepul BBM subsidi secara ilegal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, modus operandi yang digunakan melibatkan pengisian berulang oleh oknum pengepul menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi atau jeriken dalam jumlah besar. Ironisnya, aktivitas yang berlangsung secara terang-terangan ini diduga mendapatkan “lampu hijau” atau perlindungan dari oknum Aparat Penegak Hukum (APH) setempat.
Kecurigaan Adanya “Main Mata”
Dugaan keterlibatan oknum APH mencuat lantaran minimnya tindakan tegas meski aktivitas tersebut terjadi secara rutin dan terbuka. Pola serupa sebelumnya pernah terungkap di wilayah lain di Bogor, di mana oknum aparat diduga menerima setoran dari para pelaku penimbunan untuk menjamin kelancaran aksi mereka.
Dugaan keterlibatan oknum APH mencuat lantaran minimnya tindakan tegas meski aktivitas tersebut terjadi secara rutin dan terbuka. Pola serupa sebelumnya pernah terungkap di wilayah lain di Bogor, di mana oknum aparat diduga menerima setoran dari para pelaku penimbunan untuk menjamin kelancaran aksi mereka.
“Pengawasan seolah tumpul. Masyarakat kecil harus antre panjang, sementara para pengepul bebas keluar masuk mengisi Pertalite dalam jumlah tak wajar,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Sanksi Tegas Menanti
Sesuai UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 55, setiap pihak yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Sesuai UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 55, setiap pihak yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Pihak Pertamina Patra Niaga sebelumnya telah berkomitmen untuk menindak tegas SPBU nakal, mulai dari penghentian pasokan hingga pencabutan izin operasional bagi mereka yang terbukti melanggar aturan distribusi.
Masyarakat kini mendesak pimpinan kepolisian dan otoritas terkait untuk segera melakukan sidak dan membersihkan internal APH dari oknum yang diduga “bermain” di balik kelangkaan BBM subsidi. Warga juga diimbau untuk melaporkan temuan kecurangan secara langsung melalui Pertamina Call Center 135.
( Aseh jurnalis Nasional )
