PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Para pemilik kapal penyeberangan di Pelabuhan Majingklak kembali menyuarakan keluhan terkait sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Mereka menilai kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan solar bersubsidi justru menambah beban bagi sektor transportasi dan pariwisata lokal.
Waris, salah satu pengusaha kapal penyeberangan, mengungkapkan bahwa keberadaan kapal tradisional sangat erat kaitannya dengan denyut industri wisata Pangandaran. Namun aturan yang melarang penggunaan solar bersubsidi bagi kapal non-perintis dan non-pelayaran rakyat membuat pelaku usaha semakin terjepit.
“Unsur kapal penyeberangan ini berkaitan langsung dengan sektor pariwisata daerah, tapi dinas terkait justru mempersulit akses pembelian BBM jenis solar,” ujarnya, Jumat (3/10/2025).
ATURAN KETAT SEJAK 2013
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2013, kapal non-perintis dan non-pelayaran rakyat memang tidak lagi diperbolehkan menggunakan solar bersubsidi. Kebijakan tersebut bertujuan agar subsidi energi lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong penggunaan BBM nonsubsidi atau alternatif seperti LNG.
Selain itu, pemerintah juga memperketat sistem kuota serta pengawasan distribusi solar demi mencegah penyelewengan. Namun, aturan tersebut dinilai membawa konsekuensi berat bagi pelaku transportasi sungai di daerah wisata seperti Pangandaran.
DAMPAK LANGSUNG KE HARGA TIKET
Menurut Waris, sulitnya mengakses solar berimbas langsung pada biaya operasional kapal. Jika kondisi ini berlanjut, harga tiket penyeberangan dikhawatirkan naik dan akhirnya membebani masyarakat serta wisatawan.
“Kalau solar semakin sulit didapat, otomatis biaya operasional melonjak. Mau tidak mau harga tiket ikut terkerek. Ini jelas akan berpengaruh pada pariwisata Pangandaran yang sangat bergantung pada transportasi sungai,” ungkapnya.
HARAPAN ADA SOLUSI
Para pemilik kapal berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat menghadirkan solusi yang lebih ramah bagi sektor wisata. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara pengendalian subsidi dengan keberlangsungan pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Sysfarras
