PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil X Jawa Barat, Hj. Ida Nurlela Wiradinata, menekankan pentingnya pengelolaan dan optimalisasi program Koperasi Desa Merah Putih agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Meski dinilai memiliki tujuan mulia, ia menyebut implementasi program tersebut di lapangan belum berjalan maksimal.
Menurut Ida Nurlela, Presiden RI menggagas program ini untuk menjadikan desa sebagai pusat interaksi ekonomi dan pembangunan masyarakat. Namun, pola pelaksanaannya berbeda dan membutuhkan proses yang tidak singkat.
“Tujuannya sangat bagus, desa dijadikan pusat interaksi dari berbagai sektor—ekonomi, pembangunan dan sosial. Tapi ternyata tidak semudah itu. Program ini memerlukan proses panjang seperti pengajuan proposal bisnis, pelatihan (TOT), hingga pembentukan manajer koperasi,” ujarnya, Sabtu (25/10/2025).
Ida mengungkapkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran hingga Rp3 miliar untuk setiap desa penerima program, tetapi realisasinya masih dalam tahap proses. Karena itu, ia menilai perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat untuk memastikan program berjalan efektif, terutama di desa tertinggal.
Dorong Kolaborasi BUMN dan Kementerian
Sebagai legislator Komisi VI, Ida Nurlela menjelaskan bahwa pihaknya bermitra dengan tiga lembaga strategis: BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Perdagangan. Ketiga lembaga ini memiliki peran vital dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menyalurkan manfaat langsung ke masyarakat.
“Kami di Komisi VI terus mendorong agar keberadaan BUMN dan koperasi dapat dirasakan masyarakat. Melalui CSR BUMN dan dukungan kementerian, kita bisa membantu mengatasi defisit anggaran daerah,” jelasnya.
Serap Aspirasi di Daerah, Cari Solusi Anggaran
Ida Nurlela aktif turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat di empat wilayah dapilnya: Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Kuningan, dan Kota Banjar. Dari hasil kunjungan, ia menemukan banyak daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran.
“Hampir semua kabupaten mengalami defisit anggaran. Maka kami mencari solusi melalui jalur BUMN dan kementerian agar pembangunan tetap berjalan,” ungkapnya.
Pastikan Kebijakan Menyentuh Lapisan Bawah
Ida menegaskan, tugas wakil rakyat bukan hanya berbicara di Senayan, tetapi memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat hingga lapisan terbawah.
Ia berharap program Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi momentum percepatan pemerataan pembangunan desa di seluruh Indonesia.
Sysfarras
