PANGANDARAN, KilasNusantara.id — 13 Agustus 2025, Suasana tegas namun penuh kebersamaan terasa di area Bandara Internasional Beach Street Susi Air Pamugaran Rabu (13/8/2025). Ratusan warga pesisir berkumpul untuk satu tujuan: menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran.
Aksi deklarasi ini diinisiasi oleh Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran H. Jeje Wiradinata, tokoh masyarakat sekaligus pengusaha perikanan Susi Pudjiastuti, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Kapolres Pangandaran AKBP Dr. Andri Kurniawan, perwakilan Kodim 0625 Pangandaran, serta para pemangku kepentingan sektor wisata dan kelautan.
Dalam pernyataan sikapnya, FKP2WP menegaskan bahwa Pantai Timur adalah salah satu aset vital pariwisata Pangandaran, Dari total 91 km garis pantai yang dimiliki, hanya kawasan Pangandaran dan Batukaras yang cocok dikembangkan sebagai pusat wisata bahari. Pantai Timur selama ini menjadi lokasi strategis untuk wisata perahu, olahraga air, snorkeling, dan diving — aktivitas yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat.
FKP2WP juga mengingatkan bahwa keberadaan KJA bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan regulasi nasional terkait tata ruang laut, yang menetapkan Pantai Timur sebagai zona konservasi demi menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan. Selain itu, lokasi yang direncanakan untuk KJA merupakan wilayah tangkap tradisional nelayan yang telah beroperasi turun-temurun.
Dalam deklarasinya, mereka memaparkan tiga poin utama penolakan:
1. Merusak estetika dan daya tarik wisata Pantai Timur, yang dapat menggerus minat wisatawan.
2. Menghalangi atraksi wisata bahari.dan mengganggu aktivitas rekreasi laut.
3. Mengancam roda perekonomian masyarakat serta merusak keseimbangan lingkungan pesisir.
“Keberadaan KJA bukan hanya mengganggu pemandangan dan kegiatan wisata, tetapi juga akan menurunkan daya saing Pangandaran sebagai destinasi unggulan,” tegas Koordinator Aksi, Iwan Sofa.
Dengan suara bulat, para peserta aksi sepakat meminta pemerintah provinsi dan pusat untuk membatalkan izin KJA di Pantai Timur Pangandaran, demi menjaga keberlanjutan pariwisata, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sysfarras
