KUTACANE, Kilas Nusantara — Ketua LSM Penjara Pajri Gegoh Selian, Meminta kepada PJ. Bupati Drs Syakir MSi., agar copot Kepala Sekolah (Kasek) SMP 1 Badar Aceh Tenggara (Agara).
Hal ini, dengan adanya dugaan penyimpagan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Badar Agara yang bernama Hamdani, yang tidak mau dikonfirmasi terkait dana BOS di Sekolah yang dipimpinnya, sehingga besar dugaan dana BOS tersebut menjadi proyek bagi dinas terkait, senin (15/5/2023)
Sudah sepatutnya awak media mempublikasikan kepada masyarakat publik, terkait dengan dugaan penggelapan pengelolaan dana (Bos) oleh kepala sekolah (Kasek) SMP Negeri 1 Badar.
Hal ini masyarakat hanya bisa mengetahui ketika Berita yang sudah disajikan oleh awak media yang sesuai tugas dan fungsinya, yaitu memantau pelaksanaan penyerapan anggaran dana Bantuan BOS di Aceh Tenggara, Sebagaimana untuk menjamin kemerdekaan Pers, pers nasional mempunyai Hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, bahkan di pasal 6 huruf a UU pers juga menegaskan bahwa peranan pers adalah memenuhi Hak masyarakat untuk mengetahui.
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Badar Agara, Hamdani ketika dikonfirmasi melalui via telpon Seluler, (ditelpon Beberapa kali) tidak mau menjawab, Sehingga Terindikasi Kasek Hamdani merasa alergi terhadap media.
Ditempat terpisah Ketua LSM Penjara Pajri Gegoh Selian menegaskan terkait SMP 1 Badar, Tentu yang ada temuan harus ditindaklanjuti dan harus menjadi pedomannya, begitu besarnya anggaran dana BOS yang diterima sekolah tersebut berdasarkan jumlah siswa/i sementara di sekolah SMP 1 Badar itu muridnya ratusan,” tuturnya, Senen (15 Mei 2023).
Selanjutnya Fajri Gegoh Selian mengatakan kepada media, pertama indikasi berawal dari perencanaan kegiatan dari dana BOS yang tidak transparan, oknum Kasek jarang melibatkan dewan guru dalam menyusun perencanaan secara musyawarah mufakat di sekolah tersebut.
“Kemudian indikasi lainnya, Pajri Gegoh Selian Memantau Sekolah tersebut, laporan realisasi dana BOS tidak pernah ditempelkan di papan informasi sekolah sebagai bentuk transparansi pengelolaannya, sehingga besar dugaan dana BOS tersebut di Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” jelas Fajri Gegoh Selian.
Penulis: Sultan Habibi
