KOTA CIMAHI, KilasNusantaea.id – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, H.M.M., turun langsung meninjau lokasi pembangunan relokasi pemukiman bagi warga eks Pasar Wisata (PW), Rabu (11/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus melihat secara langsung kondisi lapangan sebelum pembangunan rumah bagi warga dimulai.
Dalam peninjauan itu, Asep didampingi Kepala Desa Sukahurip, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial (Dinsos), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Asep menjelaskan, pembangunan rumah relokasi nantinya menggunakan skema bantuan yang disalurkan langsung kepada para penerima manfaat. Proses pembangunan rumah bisa dilakukan secara gotong royong melalui kelompok swadaya masyarakat atau dibangun secara mandiri oleh penerima bantuan.
“Hari ini kami bersama pemerintah desa, PU, Dinsos, BPBD dan KSM melihat langsung kondisi di lapangan terkait rencana pembangunan relokasi warga dari kawasan Pasar Wisata,” ujarnya di lokasi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi tanah di kawasan tersebut memerlukan perhatian serius. Berdasarkan pengamatan di lapangan, karakteristik tanah yang didominasi tanah merah dan batu lempung membuat wilayah itu memiliki potensi longsor yang cukup tinggi.
Karena itu, menurutnya perlu langkah-langkah teknis untuk mengantisipasi risiko tersebut agar kawasan pemukiman tetap aman bagi warga di masa depan.
Salah satu upaya yang disarankan adalah pembangunan terasering di bagian belakang kawasan pemukiman guna memperkuat struktur tanah. Selain itu, sistem drainase juga harus dirancang dengan baik agar aliran air hujan tidak langsung mengarah ke bawah yang dapat memicu longsor.
“Setidaknya perlu dibuat terasering sekitar enam meter lagi di bagian belakang. Saluran air juga harus disiapkan di setiap kelompok bangunan, termasuk saluran dari atas bukit agar aliran air bisa langsung diarahkan dengan baik,” jelasnya.
Selain persoalan teknis lahan, Asep juga menyoroti pentingnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk site plan kawasan relokasi. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi dasar penting agar pembangunan berjalan terarah.
Ia juga menilai sejumlah fasilitas pendukung masih perlu dipersiapkan, seperti MCK, akses jalan, hingga jaringan listrik bagi warga yang akan menempati kawasan tersebut.
“Saya melihat fasilitas MCK belum terlihat di lokasi ini. Nanti perlu dihitung dan direncanakan bersama. Mudah-mudahan bisa dianggarkan, kalau memungkinkan di perubahan anggaran, atau paling tidak pada 2027,” katanya.
Selain itu, ia meminta pemerintah desa untuk mulai menyosialisasikan rencana pembangunan akses jalan kepada masyarakat. Hal ini penting agar kendaraan besar, seperti truk pengangkut material, dapat masuk ke lokasi pembangunan.
Menurutnya, kesiapan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik menjadi faktor penting agar kawasan relokasi dapat benar-benar layak huni bagi masyarakat.
“Jalan harus disiapkan agar kendaraan besar bisa masuk, dan jaringan listrik juga perlu segera dipersiapkan,” pungkasnya.
Sysfarras
