Kab Bengkulu Tengah, KilasNusantara.id — Program ketahanan pangan berupa penggemukan ayam dan ternak ayam kampung petelur yang dikelola BUMDes Sinar Harapan Desa Tengah Padang,Kecamatan Talang Empat,Kabupaten Bengkulu Tengah,Provinsi Bengkulu,diduga bermasalah dan berpotensi mengalami kegagalan,
Pasalnya berdasarkan keterangan salah seorang warga Desa Tengah Padang yang juga sebagai pengelola dan penjaga kandang ternak ayam kampung petelur,mengungkapkan kepada awak media bahwa untuk tahap awal program penggemukan ayam dan setelah itu barulah di ganti dengan ternak ayam kampung petelur ini milik BUMDes penggemukan bibit nya kurang lebih 1000 Ekor namun dilaporkan mati paling tinggal sekitar 800 ekor proses penjualan 3 Ekor 100 ribu, jangan kan mau untung karena tidak sebanding dengan pakannya dengan hasil yang didapat,” ujarnya,”
Apalagi program ternak ayam kampung petelur ini dengan bibit hanya 200 Ekor kurang lebih, gimana mau berkembang,juga tidak sesuai dengan bibit nya sangat sedikit,apalagi kami sebagai pengelola dan penjaga kandang ayam ini sudah hampir 4 bulan tidak ada hasilnya, tambahnya,
Terkait hal tersebut,awak media bersama Bidang Investasi MPN Ormas maju Bersama Bengkulu OMBB,telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Tengah Padang Arisandi di Kantor Desa.Dalam keterangannya,Kepala Desa membenarkan bahwa memang benar adanya Program ketahanan pangan milik BUMDes yang awalnya pembuatan kandang dan program penggemukan ayam lalu di lanjutkan dengan ternak ayam kampung petelur,untuk anggaran yang di transfer ke rekening BUMDES sesuai dengan Pagu anggaran,tahun 2025 kurang lebih sekitar 197 juta,langsung saja lihat ke lokasi kandang nya,papar Kades Arisandi,
Setelah tiba di lokasi kandang, program ternak ayam kampung petelur tersebut diketahui dianggarkan pada Tahun 2025 sebesar,Rp197,000.000,dengan program awal penggemukan ayam jumlah bibit diduga 1000 ekor, dinyatakan ada sekitar 200 ekor yang mati,untuk pembelian Ayam ternak sekitar 200 ekor,Namun setelah dilakukan analisa menilai kondisi kualitas ayam kampung petelur yang dibeli diduga tidak sebanding dengan besaran anggaran,yang cukup besar mulai dari program penggemukan dan ternak ayam kampung petelur, tersebut sehingga menimbulkan, dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana BUMDes berpotensi mengalami kegagalan siapa yang bertanggung jawab atas uang negara,
Menyikapi kondisi tersebut,Bidang Investasi Ormas maju bersama Bengkulu,OMBB MPN meminta kepada pemerintah, khususnya Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) di tingkat kecamatan maupun kabupaten,agar segera melakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan program BUMDes tersebut.Langkah ini dinilai penting guna mencegah potensi kerugian negara serta menyelamatkan keberlangsungan program ketahanan pangan desa.
“Dana yang dikelola BUMDes bersumber dari uang negara, sehingga wajib dikelola secara transparan,akuntabel,dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,”tegas bidang investasi MPN Ormas OMBB.
Ketua pengelola BUMDes sinar harapan Desa Tengah Padang,saat dihubungi Tim awak media, melalui Via telpon WhatsApp, memberikan jawaban resmi terkait konfirmasi yang disampaikan indikasi dugaan permasalahan kegagalan dalam program penggemukan dan ternak ayam kampung petelur tersebut,
Benar pertama kita coba dulu untuk penggemukan ayam kampung,karena tidak sebanding dengan anggaran pakan yang di keluarkan,maka kita coba ganti dengan ternak ayam kampung petelur,memang benar boleh di bilang gagal program penggemukan ayam kemaren,karena belum terlalu menanami sistem pengelolaan,maka kita uji coba dulu untuk ternak ayam kampung petelur,kalau warga pengelola memang benar belum ada gajinya, karena belum di hitung nanti sekali Gus di hitung,untuk bibit awal penggemukan ayam kampung bibit nya sekitar 1000 Ekor namun ada juga yang mati, dan ternak ayam kampung petelur,bibit nya sekitar 200 ekor,papar Ketua BUMDES,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Pasal 87:BUMDes dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas,dan profesionalisme.Pasal 89: Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan keuangan negara wajib dilakukan secara tertib,taat peraturan,efisien, ekonomis,transparan,dan bertanggung jawab.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Pasal 3: Penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat dikenakan sanksi pidana.
