PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Bupati Pangandaran, Hj. Citra Pitriyami, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah menghadapi defisit anggaran mencapai Rp376 miliar. Melalui pengetatan anggaran dan efisiensi di berbagai sektor, ia optimistis defisit tersebut dapat ditekan secara signifikan.
“Saya sedang melakukan pengaturan cash flow. Tahun ini pengetatan anggaran dilakukan lebih ketat dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Bupati Citra menargetkan defisit dapat dipangkas hingga sekitar Rp100 miliar pada tahun anggaran berjalan. Meski mengakui target itu cukup menantang, ia yakin disiplin fiskal dan efisiensi program menjadi kunci untuk mencapainya.
“Harapan saya bisa tercapai. Kalau pun tidak sampai Rp100 miliar, setidaknya mendekati. Dengan efisiensi yang tepat, itu realistis,” katanya dengan penuh keyakinan.
Menurutnya, keberhasilan menurunkan defisit bukan sekadar prestasi angka, tetapi juga bukti bahwa pemerintah daerah mampu menjaga akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat.
“Hitungan saya, defisit pasti turun di bawah Rp300 miliar. Itu target yang rasional,” tambahnya.
Pembangunan Prioritas Tetap Berjalan
Meski menerapkan pengetatan anggaran, sejumlah pembangunan strategis tetap menjadi prioritas. Salah satunya adalah proyek pembangunan dam di Kecamatan Padaherang.
“Kalau pembangunan dam itu tidak dilakukan, lahan pertanian warga bisa terdampak. Maka kita harus bijak menentukan mana program yang benar-benar prioritas,” jelas Citra.
Restrukturisasi Pinjaman untuk Ruang Fiskal yang Lebih Lega
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pangandaran, Idi Kurniadi, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah juga tengah mengajukan restrukturisasi pinjaman ke bank bjb. Pinjaman jangka pendek yang ada diusulkan untuk diubah menjadi pinjaman jangka panjang selama lima tahun.
“Pengajuan masih dalam proses persetujuan,” kata Idi.
Fiskal Sehat, Pembangunan Jalan Terus
Bupati Citra menegaskan, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka menengah agar pembangunan tetap berlanjut tanpa membebani kondisi fiskal daerah.
“Kami ingin keuangan daerah tetap sehat, tapi pembangunan untuk masyarakat tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Sysfarras
