PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyuarakan penolakannya secara tegas terhadap keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang mendadak muncul di perairan Pananjung.
Menurutnya, aktivitas tersebut tidak hanya menyalahi aturan zonasi konservasi yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga mengancam ekosistem laut dan keberlanjutan ekonomi wisata di wilayah tersebut.
“Pananjung adalah kawasan terlindung. Ini bukan tempat untuk coba-coba atau semata-mata kepentingan sepihak. Semua pihak harus paham dan patuh terhadap zonasi yang telah ditetapkan,” tegas Jeje saat memberikan keterangan pers, Senin (14/7/2025).
KONSERVASI VS KOMERSIALISASI
Pananjung diketahui merupakan kawasan strategis yang telah ditetapkan sebagai zona konservasi, mencakup zona inti dan zona konservasi terbatas.
Di wilayah ini terdapat kekayaan ekosistem seperti terumbu karang serta jalur wisata air, termasuk watersport, yang menjadi daya tarik utama bagi jutaan wisatawan setiap tahunnya.
“Bayangkan, jika ada 4 juta wisatawan berkunjung dalam setahun dan masing-masing membelanjakan seratus ribu rupiah saja, itu berarti ada ratusan miliar rupiah uang yang berputar di Pangandaran. Ini bukan angka kecil—ini masa depan daerah kita,” ujarnya.
PERTANYAAN LEGALITAS DAN TEGASKAN SIKAP
Jeje mengungkapkan kekecewaannya atas masuknya KJA tanpa keterlibatan masyarakat dan tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Ia bahkan mempertanyakan keabsahan proses perizinan yang disebut-sebut berasal dari pemerintah provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kalau ditanya apakah saya akan diam? Tentu tidak! Saya akan mengumpulkan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan konservasi dan mengambil langkah hukum jika diperlukan,” tegasnya.
IMBAUAN KEPADA MASYARAKAT DAN RENCANA AKSI
Dalam menghadapi situasi ini, Jeje meminta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan reaktif. Ia menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur hukum dan koordinasi dengan tokoh nasional, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
“Saya sudah sampaikan kepada masyarakat, jangan bergerak sendiri, jangan anarkis. Serahkan kepada kami. Saya bersama Bu Susi akan menempuh jalur yang sah dan konstitusional,” kata Jeje.
Ke depan, Jeje berencana bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat dan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan keberatan masyarakat Pangandaran secara resmi. Ia juga tengah menyiapkan kajian hukum terkait penetapan zona konservasi di Pananjung sebagai landasan langkah advokasinya.
“Saya akan paparkan hasil kajian ini kepada masyarakat Pangandaran dan Jawa Barat dalam dua hari ke depan. Ini bukan hanya tentang lingkungan, tapi tentang harga diri dan arah pembangunan daerah kita,” ungkapnya.
AJAK SEMUA PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
Di akhir pernyataannya, Jeje mengajak seluruh pihak—baik pemerintah daerah maupun stakeholder terkait—untuk tidak abai terhadap isu lingkungan. Menurutnya, ini adalah momentum untuk mempertegas pentingnya kearifan lokal serta perlindungan wilayah pesisir sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran.
Sysfarras
