BENGKULU UTARA, // KilasNusantara.id — Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Organisasi Masyarakat (Ormas) OMBB, M. Diamin, angkat bicara dan melayangkan kecaman keras terkait mencuatnya dugaan praktik rangkap jabatan (double job) yang dilakukan oleh oknum perangkat Desa Batu Roto,Kecamatan Air Padang,Kabupaten Bengkulu Utara,berinisial R.
Oknum perangkat desa tersebut diduga merangkap jabatan sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) di desa setempat,meski pihak Kecamatan Air Padang sebelumnya dikabarkan telah berulang kali memberikan imbauan terkait persoalan tersebut.
M.Diamin menegaskan, praktik rangkap jabatan oleh aparatur pemerintahan desa merupakan bentuk pembangkangan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dan mencederai rasa keadilan masyarakat desa.
“Aturannya sudah sangat jelas dan terang benderang.Perangkat desa dilarang keras merangkap jabatan,apalagi sampai menikmati fasilitas atau anggaran negara dari dua pos yang berbeda.Jangan serakah! Jika memang ingin mengurus kelompok tani, silakan mundur dari perangkat desa,atau sebaliknya.Jangan semua jabatan diborong sendiri,”tegas M. Diamin dalam keterangan resminya.
*Kangkangi Aturan Desa dan Pertanian*
Lebih lanjut, M. Diamin memaparkan bahwa larangan perangkat desa merangkap jabatan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 51, beserta aturan turunannya dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, yang mewajibkan perangkat desa bekerja penuh waktu melayani masyarakat.
Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 67 Tahun 2016 secara eksplisit melarang aparatur desa / pamong desa menjadi pengurus kelompok tani (Poktan) maupun gabungan kelompok tani (Gapoktan).
“Jika perangkat desa merangkap ketua Poktan, ini sangat rawan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, terutama dalam penyaluran bantuan pertanian dari pemerintah,” ujar M. Diamin.
*Desak Dinas Terkait Bertindak Tegas*
Atas dugaan tersebut, MPN Ormas OMBB mendesak instansi terkait, baik Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Utara, untuk tidak tutup mata dan segera turun melakukan pemeriksaan.
“Kami mendesak instansi terkait untuk segera turun melakukan pemeriksaan. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Ia juga meminta agar Kepala Desa Batu Roto dan Camat Air Padang mengambil langkah konkret berupa sanksi administratif hingga pemberhentian dari salah satu jabatan sesuai rekomendasi instansi berwenang, apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti secara sah.
*Camat Sudah Mengimbau tapi Tak Digubris*
M. Diamin menyoroti bahwa imbauan dari Camat Air Padang diduga tidak digubris oleh oknum perangkat desa tersebut. Karena itu, ia mendesak dilakukan evaluasi total terhadap dugaan double job di Desa Batu Roto.
“Camat sudah mengimbau tapi tak digubris. Maka harus ada evaluasi total. Pilih satu jabatan atau dipecat dari salah satu jabatan, sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Hingga rilis ini diterbitkan, oknum perangkat desa berinisial R belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan rangkap jabatan sebagai Ketua Poktan di Desa Batu Roto.
Redaksi masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait, yakni Kepala Desa Batu Roto, Camat Air Padang, Dinas Pertanian, BPP, dan DPMD Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mendapatkan penjelasan dan tanggapan atas dugaan tersebut.
Sesuai kode etik jurnalistik, ruang hak jawab dan klarifikasi senantiasa terbuka lebar bagi pihak-pihak terkait demi penyajian informasi yang berimbang dan akurat.
Pewarta: Tim Redaksi / Rilis MPN Ormas OMBB,
