BENGKULU, KilasNusantara.id – Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) berencana menggelar dengar pendapat (hearing) dengan DPRD Provinsi Bengkulu,Kegiatan ini diselenggarakan untuk meminta klarifikasi dan penjelasan mendalam terkait sejumlah kasus dan isu strategis yang belakangan ini mencuat di wilayah Bumi Rafflesia.
Ketua FABB,Herman Lupi, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut akan dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu pada pekan depan,
sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat permohonan resmi organisasi tersebut,yakni Senin,8 Juni 2026.Pihaknya telah menyiapkan berbagai poin pertanyaan yang akan disampaikan langsung kepada pimpinan dewan maupun komisi terkait.
“Kita dari FABB akan mengadakan dengar pendapat ke DPRD Provinsi Bengkulu.Tujuannya jelas, yaitu menanyakan langsung perkembangan dan penanganan kasus-kasus yang ada di Provinsi Bengkulu,”ungkap Herman Lupi saat memberikan keterangan kepada awak media pada Rabu,22 Juni 2026.
Herman menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjamin transparansi penanganan setiap permasalahan di daerah.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak penuh untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai proses hukum serta arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Beberapa isu utama yang akan disorot antara lain pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),pelaksanaan proyek-proyek strategis,hingga kualitas pelayanan publik yang dinilai belum berjalan secara optimal.
“Kami tidak ingin ada kasus yang mengendap tanpa kejelasan.DPRD sebagai wakil rakyat harus bisa menjadi jembatan aspirasi sekaligus pengawas jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,”tegasnya.
Selain menyoroti penyelesaian kasus,FABB juga akan mendorong DPRD agar lebih aktif membuka ruang dialog dengan elemen masyarakat sipil.
Komunikasi dua arah dianggap sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang disusun pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga.
Pihak FABB menegaskan posisinya sebagai mitra kritis bagi pemerintah dan dewan perwakilan rakyat.”Kami siap jadi mitra kritis. Kalau ada kebijakan yang pro rakyat,kita dukung sepenuhnya. Namun,apabila ditemukan hal yang menyimpang atau merugikan kepentingan umum,kami juga harus bersuara lantang,”tambah Herman.
Sampai berita ini diturunkan,pihak DPRD Provinsi Bengkulu,belum memberikan konfirmasi resmi terkait jadwal pasti pelaksanaan dengar pendapat tersebut.
Namun, Sekretariat DPRD menyampaikan bahwa setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat akan selalu difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
Langkah yang diambil FABB ini pun mendapatkan respon positif dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.Warga menilai kegiatan ini sangat penting untuk mencegah beredarnya informasi yang simpang siur di tengah publik terkait berbagai isu yang berkembang di daerah.
Nantinya, seluruh hasil dari dengar pendapat tersebut akan disampaikan kembali secara terbuka kepada masyarakat luas oleh pihak FABB.
Pewarta : Kaperwil Bengkulu,
